South Sumatra (Q2271)
province of Indonesia, on the island of Sumatra
- South Sumatra Province
- Sumatra Selatan
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Sumatera Selatan |
|
|
| English | South Sumatra |
province of Indonesia, on the island of Sumatra |
|
Statements
4 references
Sumatera Selatan
927
926
Sumatera Selatan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indonesian)
Pasal 1
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indonesian)
6. Sumatera - Selatan (Indonesian)
Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pemerintahan Sumatra (Indonesian)
Pasal 2
Pasal 1. Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi (Indonesian)
Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Bengkulen, Palembang, Lampong dan Bangka-Biliton (Indonesian)
Pasal 5 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan […] Diumumkan pada tanggal 15 April 1948 (Indonesian)
1 reference
Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan, pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
12 September 1950
0 references
ISS023-E-33943 - View of Sumatra.jpg
4,256 × 2,913; 1.17 MB
4,256 × 2,913; 1.17 MB
someja satełitar in majo (Venetian)
0 references
Sumatera Selatan (multiple languages)
3 references
215
SUMATERA SELATAN
Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Indonesian)
Sumatera - Selatan (multiple languages)
1 reference
Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indonesian)
Pasal 1
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indonesian)
6. Sumatera - Selatan (Indonesian)
Sumatra Selatan (multiple languages)
1 reference
Undang-Undang tentang Pemerintahan Sumatra (Indonesian)
Pasal 2
Pasal 1. Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi (Indonesian)
Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Bengkulen, Palembang, Lampong dan Bangka-Biliton (Indonesian)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Lampung […] dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No.25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) (Indonesian)
Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Indonesian)
Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
2 references
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Propinsi Bengkulu […] yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95) (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indonesian)
Propinsi Sumatera - Selatan (Indonesian)
1 reference
Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indonesian)
Pasal 1
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indonesian)
6. Sumatera - Selatan (Indonesian)
Propinsi Sumatra Selatan (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pemerintahan Sumatra (Indonesian)
Pasal 2
Pasal 1. Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi (Indonesian)
Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Bengkulen, Palembang, Lampong dan Bangka-Biliton (Indonesian)
Bersatu Teguh (Indonesian)
0 references
2 references
Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indonesian)
Pasal 1
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indonesian)
6. Sumatera - Selatan (Indonesian)
Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
3 references
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Indonesian)
Pasal 2 ayat (2)
Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Indonesian)
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Indonesian)
Pasal 2 ayat (2)
Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Indonesian)
4 references
Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indonesian)
Pasal 1
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indonesian)
6. Sumatera - Selatan (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
34
SUMATERA SELATAN
2 references
996
Kabupaten Banyuasin
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
38
KAB. BANYUASIN
2 references
1045
Kabupaten Empat Lawang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
KAB. EMPAT LAWANG
3 references
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
5. Daerah Tingkat II Lahat (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
KAB. LAHAT
2 references
1065
Kota Lubuk Linggau
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
KOTA LUBUK LINGGAU
3 references
946
Kabupaten Muara Enim
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Muara Enim (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
KAB. MUARA ENIM
3 references
986
Kabupaten Musi Banyuasin
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
1. Daerah Tingkat II Musi-Banyuasin (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
KAB. MUSI BANYUASIN
3 references
977
Kabupaten Musi Rawas
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
6. Daerah Tingkat II Musi-Rawas (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
KAB. MUSI RAWAS
2 references
2 references
1035
Kabupaten Ogan Ilir
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
39
KAB. OGAN ILIR
3 references
933
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
2. Daerah Tingkat II Ogan-komering Ilir (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
35
KAB. OGAN KOMERING ILIR
3 references
926
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
3. Daerah Tingkat II Ogan-Komering Ulu (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
34
KAB. OGAN KOMERING ULU
2 references
1025
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
39
KAB. OKU SELATAN
2 references
1013
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
38
KAB. OKU TIMUR
2 references
1061
Kota Pagar Alam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
KOTA PAGAR ALAM
4 references
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Besar di Propinsi Sumatera-Selatan (Indonesian)
Pasal 1
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Besar (Indonesian)
1. Palembang, dengan nama Kota Besar Palembang, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera-Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34 (Indonesian)
Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1956 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
12. Kotapraja Palembang (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
KOTA PALEMBANG
2 references
1051
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2 references
1069
Kota Prabumulih
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
41
KOTA PRABUMULIH
1 reference
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Besar di Propinsi Sumatera-Selatan (Indonesian)
Pasal 1
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Besar (Indonesian)
2. Tanjungkarang-Telukbetung, dengan nama Kota Besar Tanjungkarang-Telukbetung (Indonesian)
Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1956 (Indonesian)
2 references
Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 1
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Kecil dengan nama dan batas-batas seperti berikut: (Indonesian)
1. Bengkulu, dengan nama Kota Kecil Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Bijblad No.11112 (Indonesian)
Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 14 Nopember 1956 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
13. Kotapraja Bengkulu (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
4 December 2000
3 references
Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 1
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Kecil dengan nama dan batas-batas seperti berikut: (Indonesian)
2, Pangkal Pinang, dengan nama Kota Kecil Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg (Indonesian)
Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 14 Nopember 1956 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
14. Kotapraja Pangkalpinang (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kota Pangkal Pinang (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
7. Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
8. Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
9. Daerah Tingkat II Rejang Lebong (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
10. Daerah Tingkat II Bangka (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kabupaten Bangka (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
11. Daerah Tingkat II Belitung (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
b. Kabupaten Belitung (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indonesian)
28 metre
0 references
1 January 1964
1 reference
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Lampung […] dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No.25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 June 1968
1 reference
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Propinsi Bengkulu […] yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95) (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Indonesian)
4 December 2000
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indonesian)
30111 - 32388
0 references
.svg)
1 reference
301,307
1 reference
26 November 2025
16
1 reference
Sumatera Selatan
6 June 2023
BG
0 references
South Sumatra
0 references
Identifiers
Jižní Sumatra (Indonésie : provincie)
1 reference
20 December 2018
2--59816
0 references
16
1 reference
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
34
SUMATERA SELATAN
ID.SL
0 references
1 reference
14 December 2018
20 August 2022
0 references
DISKOMINFO SUMSEL
2,040
225
79,433
18 February 2019
12 June 2022
0 references
21 October 2025
1 reference
21 October 2025
Sitelinks
Wikipedia(71 entries)
- acewiki Ruja Tunong
- afwiki Suid-Sumatra
- arwiki سومطرة الجنوبية
- azbwiki گونئی سوماترای
- azwiki Cənubi Sumatra
- banwiki Sumatra Selatan
- bewwiki Sumatra Kidul
- bgwiki Южна Суматра
- btmwiki Sumatera Selatan
- cawiki Sumatra Meridional
- cdowiki Nàng Sumatra
- cebwiki Sumatera Selatan
- cswiki Jižní Sumatra
- cywiki De Sumatra
- dawiki Sydsumatra
- dewiki Sumatra Selatan
- enwiki South Sumatra
- eowiki Suda Sumatro
- eswiki Provincia de Sumatra Meridional
- euwiki Hego Sumatra
- fawiki سوماترای جنوبی
- fiwiki Etelä-Sumatra
- frrwiki Sumatra Selatan
- frwiki Sumatra du Sud
- gorwiki Sumatra Selatan
- hakwiki Nàm Sumatera
- hiwiki दक्षिण सुमात्रा
- idwiki Sumatera Selatan
- ilowiki Abagatan a Sumatra
- itwiki Sumatra Meridionale
- jawiki 南スマトラ州
- jvwiki Sumatra Kidul
- kawiki სამხრეთი სუმატრა
- kgewiki Sumatera Hulu
- kowiki 남수마트라주
- ltwiki Pietų Sumatra
- lvwiki Dienvidsumatra
- madwiki Somattra Lao'
- map_bmswiki Sumatra Kidul
- minwiki Sumatera Selatan
- mlwiki തെക്കൻ സുമാത്ര
- mnwiki Өмнөд Суматра
- mrwiki दक्षिण सुमात्रा
- mswiki Sumatera Selatan
- mznwiki جنوبی سوماترا
- nlwiki Zuid-Sumatra
- nowiki Sumatera Selatan
- pamwiki Mauling Sumatra
- plwiki Sumatra Południowa
- pnbwiki لما سماٹرا
- ptwiki Sumatra Meridional
- ruwiki Южная Суматра
- scowiki Sooth Sumatra
- shwiki Južna Sumatra
- simplewiki South Sumatra
- siwiki දකුණු සුමාත්රා පළාත, ඉන්දුනීසියාව
- srwiki Јужна Суматра
- suwiki Sumatra Kidul
- svwiki Sumatra Selatan
- tawiki தெற்கு சுமாத்திரா மாகாணம்
- thwiki จังหวัดสุมาตราใต้
- trwiki Güney Sumatra
- ukwiki Південна Суматра
- urwiki جنوبی سماٹرا
- vecwiki Sumatra Meridional
- viwiki Nam Sumatera
- warwiki Salatan nga Sumatra
- wuuwiki 南蘇門答臘省
- zh_min_nanwiki Lâm Sumatera Séng
- zh_yuewiki 南蘇門答臘
- zhwiki 南苏门答腊省
Wikibooks(0 entries)
Wikinews(0 entries)
Wikiquote(0 entries)
Wikisource(0 entries)
Wikiversity(0 entries)
Wikivoyage(5 entries)
- dewikivoyage Sumatera Selatan
- enwikivoyage South Sumatra
- idwikivoyage Sumatera Selatan
- nlwikivoyage Zuid-Sumatra
- plwikivoyage Sumatra Południowa