Jump to content

Palembang (Q8131)

From Wikidata
city in South Sumatra Province, Indonesia
  • Kota Palembang
  • Palembang City
Language Label Description Also known as
default for all languages
Palembang
  • Palembang
  • Kota Palembang
English
Palembang
city in South Sumatra Province, Indonesia
  • Kota Palembang
  • Palembang City

Statements

2 references
1057
Kota Palembang
Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang Di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
24 November 1956
18 January 1957
2 references
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Besar di Propinsi Sumatera-Selatan (Indonesian)
Pasal 1
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Besar (Indonesian)
1. Palembang, dengan nama Kota Besar Palembang, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera-Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34 (Indonesian)
Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1956 (Indonesian)
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
Pasal 73 ayat (2)
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
18 January 1957
Kotapraja
2 references
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
Pasal 73 ayat (2)
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
12. Kotapraja Palembang (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 reference
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 1. Kabupaten Musi-Banyuasin berkedudukan di Palembang (Indonesian)
1956-11-24 (Indonesian)
16 June 683
0 references
Montage of Palembang.jpg
661 × 999; 235 KB
0 references
Palembang (multiple languages)
5 references
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Besar di Propinsi Sumatera-Selatan (Indonesian)
Pasal 1
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Besar (Indonesian)
1. Palembang, dengan nama Kota Besar Palembang, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera-Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
12. Kotapraja Palembang (Indonesian)
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 1. Kabupaten Musi-Banyuasin berkedudukan di Palembang (Indonesian)
Kota Besar Palembang (Indonesian)
24 November 1956
18 January 1957
2 references
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Besar di Propinsi Sumatera-Selatan (Indonesian)
Pasal 1
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Besar (Indonesian)
1. Palembang, dengan nama Kota Besar Palembang, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera-Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34 (Indonesian)
Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1956 (Indonesian)
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
Pasal 73 ayat (2)
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
Kotapraja Palembang (Indonesian)
18 January 1957
2 references
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
Pasal 73 ayat (2)
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
12. Kotapraja Palembang (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Kota Palembang (Indonesian)
1 reference
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
KOTA PALEMBANG
3 references
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Indonesian)
Pasal 2 ayat (2)
Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Indonesian)
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Indonesian)
Pasal 2 ayat (2)
Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Indonesian)
0 references
0 references
2 references
Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
1. Daerah tingkat II Musi-Banyuasin berkedudukan di Palembang (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 1. Kabupaten Musi-Banyuasin berkedudukan di Palembang (Indonesian)
1956-11-24 (Indonesian)
12 September 1950
6 references
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Besar di Propinsi Sumatera-Selatan (Indonesian)
Pasal 1
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Besar (Indonesian)
1. Palembang, dengan nama Kota Besar Palembang, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera-Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34 (Indonesian)
Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1956 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
12. Kotapraja Palembang (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
KOTA PALEMBANG
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Alang-alang Lebar
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Bukit Kecil
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Ilir Barat II
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Ilir Timur I
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Ilir Timur II
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Kalidoni
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Kemuning
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Kertapati
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Seberang Ulu I
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Seberang Ulu II
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Sematang Borang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Sukarami
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
Ilir Barat I
374,030,000 square metre
Flag of Palembang City.png
2,560 × 1,707; 355 KB
0 references
Palembang CoA.svg
473 × 600; 60 KB
0 references
Montage of Palembang.jpg
661 × 999; 235 KB
0 references
Palembang banner.jpg
1,920 × 275; 69 KB
0 references
Palembang
0 references

Identifiers

0 references
0 references
2--59816
0 references
16.71
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
40
KOTA PALEMBANG
1 reference
Kota Palembang
0 references
0 references
0 references
0 references