Lahat (Q8117)
Appearance
regency in South Sumatra Province, Indonesia
- Kabupaten Lahat
- Lahat Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Lahat |
|
|
| English | Lahat |
regency in South Sumatra Province, Indonesia |
|
Statements
2 references
958
Kabupaten Lahat
Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat Di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Daerah Tingkat II
1 reference
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
5. Daerah Tingkat II Lahat (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Lahat (multiple languages)
4 references
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
5. Daerah Tingkat II Lahat (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
KAB. LAHAT
Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam (Indonesian)
Pasal 2
Membentuk Kota Administratif Pagar Alam dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Indonesian)
Daerah Tingkat II Lahat (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
5. Daerah Tingkat II Lahat (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
5. Daerah tingkat II Lahat berkedudukan di Lahat (Indonesian)
1959-07-04 (Indonesian)
Kabupaten Lahat (Indonesian)
1 reference
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 5. Kabupaten Lahat berkedudukan di Lahat (Indonesian)
1956-11-24 (Indonesian)
2 references
Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 5. Kabupaten Lahat berkedudukan di Lahat (Indonesian)
1956-11-24 (Indonesian)
Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
5. Daerah tingkat II Lahat berkedudukan di Lahat (Indonesian)
1959-07-04 (Indonesian)
4 references
958
Kabupaten Lahat
Sumatera Selatan
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
5. Daerah Tingkat II Lahat (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
KAB. LAHAT
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
Gumay Talang
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Jarai
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
Kikim Tengah
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
Kikim Selatan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
Kikim Barat
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
Kikim Timur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Kota Agung
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Lahat
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
Merapi Timur
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Merapi Barat
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
Mulak Ulu
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
Pagar Gunung
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Pajar Bulan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
Pseksu
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Pulau Pinang
2 references
958
Tanjungsakti Pumu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Tanjung Sakti Pumu
2 references
974
Tanjung Sakti Pumi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
37
Tanjung Sakti Pumi
1 reference
1 reference
22 October 1991
1 reference
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam (Indonesian)
Pasal 11 ayat (1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Kecamatan Pagar Alam sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang dihapuskan (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1991 (Indonesian)
21 June 2001
2 references
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam (Indonesian)
Pasal 7 ayat (1)
Wilayah Kecamatan Pagar Alam […] ditata kembali menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Dempo Utara dan Kecamatan Dempo Selatan (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Indonesian)
Pasal 3
Kota Pagar Alam berasal dari sebagian Kabupaten Lahat yang terdiri atas: (Indonesian)
c. Kecamatan Dempo Utara (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 (Indonesian)
21 June 2001
2 references
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam (Indonesian)
Pasal 7 ayat (1)
Wilayah Kecamatan Pagar Alam […] ditata kembali menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Dempo Utara dan Kecamatan Dempo Selatan (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Indonesian)
Pasal 3
Kota Pagar Alam berasal dari sebagian Kabupaten Lahat yang terdiri atas: (Indonesian)
d. Kecamatan Dempo Selatan (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 (Indonesian)
21 June 2001
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Indonesian)
Pasal 3
Kota Pagar Alam berasal dari sebagian Kabupaten Lahat yang terdiri atas: (Indonesian)
a. Kecamatan Pagar Alam Utara (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 (Indonesian)
21 June 2001
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Indonesian)
Pasal 3
Kota Pagar Alam berasal dari sebagian Kabupaten Lahat yang terdiri atas: (Indonesian)
b. Kecamatan Pagar Alam Selatan (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Empat Lawang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lahat yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Pasemah Air Keruh (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Pasemah Air Keruh
Menjadi wil. Kab. Empat Lawang, UU No. 1 / 2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Empat Lawang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lahat yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Ulu Musi (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Ulu Musi
Menjadi wil. Kab. Empat Lawang, UU No. 1 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Empat Lawang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lahat yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Talang Padang (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Talang Padang
Menjadi wil. Kab. Empat Lawang, UU No. 1 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Empat Lawang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lahat yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Tebing Tinggi (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Tebing Tinggi
Menjadi wil. Kab. Empat Lawang , UU No. 1 / 2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Empat Lawang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lahat yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Pendopo (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Pendopo
Menjadi wil. Kab. Empat Lawang, UU No. 1 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Empat Lawang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lahat yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Muara Pinang (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Muara Pinang
Menjadi wil. Kab. Empat Lawang, UU No. 1 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Empat Lawang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lahat yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Kecamatan Lintang Kanan (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
Lintang Kanan
Menjadi wil. Kab. Empat Lawang, UU No. 1 / 2007 (Indonesian)
115 metre
0 references
21 June 2001
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Indonesian)
Pasal 3
Kota Pagar Alam berasal dari sebagian Kabupaten Lahat (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 (Indonesian)
2 January 2007
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Empat Lawang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lahat (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
4,076.06 square kilometre
1 reference
1604
1 reference
Lahat Regency
0 references
Identifiers
16.04
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
36
KAB. LAHAT
Lahat Regency
1 reference
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(18 entries)
- banwiki Kabupatén Lahat
- bewwiki Kabupatèn Lahat
- cebwiki Lahat
- dewiki Lahat (Sumatra)
- enwiki Lahat Regency
- frwiki Kabupaten de Lahat
- gorwiki Kabupaten Lahat
- idwiki Kabupaten Lahat
- itwiki Reggenza di Lahat
- jvwiki Kabupatèn Lahat
- kgewiki Kabupaten Lahat
- minwiki Kabupaten Lahat
- mswiki Lahat
- nlwiki Lahat (regentschap)
- svwiki Kabupaten Lahat
- urwiki لاہاٹ ریجنسی
- viwiki Lahat (huyện)
- zh_min_nanwiki Lahat Koān
