Jump to content

Riau (Q2175)

From Wikidata
province of Indonesia, on the island of Sumatra
  • Siak Sri indrapura
  • Riau Province
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Riau
    English
    Riau
    province of Indonesia, on the island of Sumatra
    • Siak Sri indrapura
    • Riau Province

    Statements

    2 references
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    c. Daerah tingkat I Riau (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    c. Daerah tingkat I Riau (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    10 August 1957
    1 reference
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    c. Daerah tingkat I Riau (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Istana Siak.jpg
    640 × 480; 79 KB
    Kastilio ti Pagarian ti Siak, Riau, Indonesia (Iloko)
    Riau (multiple languages)
    5 references
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    c. Daerah tingkat I Riau (Indonesian)
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    c. Daerah tingkat I Riau (Indonesian)
    Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
    2 references
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    c. Daerah tingkat I Riau (Indonesian)
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    c. Daerah tingkat I Riau (Indonesian)
    Provinsi Riau (Indonesian)
    1 reference
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesian)
    Pasal 3
    Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau (Indonesian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002 (Indonesian)
    0 references
    0 references
    Bumi Bertuah Negeri Beradat (Indonesian)
    0 references
    0 references
    2 references
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 2 ayat (1)
    Pemerintah Daerah-daerah tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 2 ayat (1)
    Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    3 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    26
    5 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) c
    Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    1. Bengkalis (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 3. Bengkalis (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) c
    Daerah tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    1. Bengkalis (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    27
    KAB. BENGKALIS
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    31
    KOTA DUMAI
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    28
    KAB. INDRAGIRI HILIR
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    27
    KAB. INDRAGIRI HULU
    5 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) c
    Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    2. Kampar (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 1. Kampar (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) c
    Daerah tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    2. Kampar (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    26
    KAB. KAMPAR
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    30
    KAB. KUANTAN SINGINGI
    3 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) c 5
    Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja Pakanbaru, termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    30
    KOTA PEKANBARU
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    29
    KAB. ROKAN HILIR
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    29
    KAB. ROKAN HULU
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    29
    KAB. SIAK
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    28
    KAB. PELALAWAN
    25 October 2002
    3 references
    Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
    Pasal 13
    Propinsi Riau
    Kotamadya Batam
    Kota Batam
    Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
    Pasal 8
    Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam dikepalai oleh seorang Walikotamadya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
    Pasal 21 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1983 (Indonesian)
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesian)
    Pasal 3
    Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas: (Indonesian)
    4. Kota Batam (Indonesian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002 (Indonesian)
    3 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) c
    Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    3. Inderagiri (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 2. Inderagiri (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) c
    Daerah tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    3. Inderagiri (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    25 October 2002
    4 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) c
    Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    4. Kepulauan Riau (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 4. Kepulauan Riau (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) c
    Daerah tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    4. Kepulauan Riau (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesian)
    Pasal 3
    Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas: (Indonesian)
    1. Kabupaten Kepulauan Riau (Indonesian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002 (Indonesian)
    25 October 2002
    1 reference
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesian)
    Pasal 3
    Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas: (Indonesian)
    2. Kabupaten Karimun (Indonesian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002 (Indonesian)
    25 October 2002
    1 reference
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesian)
    Pasal 3
    Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas: (Indonesian)
    3. Kabupaten Natuna (Indonesian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002 (Indonesian)
    25 October 2002
    1 reference
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesian)
    Pasal 3
    Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas: (Indonesian)
    5. Kota Tanjung Pinang (Indonesian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002 (Indonesian)
    2 references
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    c. Daerah tingkat I Riau (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    c. Daerah tingkat I Riau (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    1 reference
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesian)
    Pasal 3
    Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau (Indonesian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002 (Indonesian)
    75,569 square kilometre
    28111–29569
    0 references
    Indonesia Riau location map.svg
    1,250 × 1,250; 4.77 MB
    0 references
    Coat of arms of Riau.svg
    335 × 494; 225 KB
    0 references
    Riau banner.jpg
    1,600 × 233; 45 KB
    0 references
    Riau
    0 references

    Identifiers

    Riau (Indonésie : provincie)
    2--59814
    0 references
    0 references
    14
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    26
    ID.RI
    0 references
    1 reference
    0 references
     
    edit
    edit
      edit
        edit
          edit
            edit
              edit
              edit
                edit