Jump to content

West Sumatra (Q2772)

From Wikidata
province of Indonesia, on the island of Sumatra
  • West Sumatra Province
Language Label Description Also known as
default for all languages
Sumatera Barat
  • Sumatera Barat
English
West Sumatra
province of Indonesia, on the island of Sumatra
  • West Sumatra Province

Statements

3 references
619
Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Indonesian)
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
a. Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
10 August 1957
1 reference
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
a. Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Taman Jam Gadang Bukitinggi.jpg
4,032 × 3,024; 5.47 MB
0 references
Sumatera Barat (multiple languages)
6 references
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
a. Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Indonesian)
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat (Indonesian)
Provinsi Sumatera Barat (Indonesian)
0 references
Propinsi Sumatera Barat (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Indonesian)
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat (Indonesian)
Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
10 August 1957
0 references
Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
a. Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
1 reference
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
Sumatera Barat (Indonesian)
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
Tuah Sakato (Minangkabau)
0 references
28 September 1979
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Indonesian)
Pasal 1
(1) lbukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat di pindahkan dari Bukittinggi ke Padang (Indonesian)
(2) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat berkedudukan di Padang (Indonesian)
meskipun secara juridis formil ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah Bukittinggi tetapi pada kenyataannya sejak tahun 1957 Pusat penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dilaksanakan di Padang (Indonesian)
Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1979 (Indonesian)
28 September 1979
2 references
Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Indonesian)
Pasal 1
(1) lbukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat di pindahkan dari Bukittinggi ke Padang (Indonesian)
(2) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat berkedudukan di Padang (Indonesian)
meskipun secara juridis formil ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah Bukittinggi tetapi pada kenyataannya sejak tahun 1957 Pusat penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dilaksanakan di Padang (Indonesian)
Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1979 (Indonesian)
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
21
SUMATERA BARAT
25 February 2021
0 references
0 references
10 August 1957
5 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
1. Agam (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 1. Agam (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
1. Agam (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
23
KAB. AGAM
10 August 1957
3 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
9. Bukit Tinggi (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
26
KOTA BUKITTINGGI
18 December 2003
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
25
KAB. DHARMASRAYA
4 October 1999
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
24
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
10 August 1957
5 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
6. Limapuluh Kota (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 6. Limapuluh Kota (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
6. Limapuluh Kota (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
23
KAB. LIMA PULUH KOTA
10 August 1957
3 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
10. Padang (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
25
KOTA PADANG
10 August 1957
3 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
12. Padangpanjang (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
26
KOTA PADANG PANJANG
10 August 1957
5 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
2. Padang/Pariaman (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 2. Padang/Pariaman (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
2. Padang/Pariaman (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
22
KAB. PADANG PARIAMAN
10 April 2002
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
26
KOTA PARIAMAN
10 August 1957
5 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
4. Pasaman (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 4. Pasaman (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
4. Pasaman (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
24
KAB. PASAMAN
18 December 2003
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
25
KAB. PASAMAN BARAT
10 August 1957
3 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
14. Payakumbuh (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
26
KOTA PAYAKUMBUH
10 August 1957
3 references
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 7. Pesisir Selatan (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
21
KAB. PESISIR SELATAN
10 August 1957
3 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
11. Sawahlunto (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
26
KOTA SAWAHLUNTO
10 August 1957
5 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
3. Solok (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 3. Solok (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
3. Solok (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
21
KAB. SOLOK
10 August 1957
3 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
13. Solok (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
26
KOTA SOLOK
18 December 2003
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
25
KAB. SOLOK SELATAN
10 August 1957
5 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
8. Tanah Datar (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 8. Tanah Datar (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
8. Tanah Datar (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
22
KAB. TANAH DATAR
4 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
5. Sawahlunto/Sijunjung (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 5. Sawahlunto/Sijunjung (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
5. Sawahlunto/Sijunjung (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
22
KAB. SW. LUNTO/SIJUNJUNG
2 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
7. Pesisir Selatan/Kerinci, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan, 1. Kerinci Hulu, 2. Kerinci Tengah dan 3. Kerinci Hilir (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) a
Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
7. Pesisir Selatan/Kerinci, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan, 1. Kerinci Hulu, 2. Kerinci Tengah dan 3. Kerinci Hilir (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
1,250 metre
0 references
2 references
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
a. Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
42,012 square kilometre
0 references
0 references
Sumatra Baratku.png
899 × 1,332; 2.39 MB
0 references
West Sumatra banner.jpg
3,216 × 463; 1.18 MB
0 references
BA
0 references
West Sumatra
0 references

Identifiers

Západní Sumatra (Indonésie : provincie)
2--59813
0 references
0 references
13
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
21
SUMATERA BARAT
Provinsi Sumatera Barat
1 reference
ID.SB
0 references