Bengkalis (Q7594)
Appearance
regency in Riau Province, Indonesia
- Bengkalis Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Bengkalis |
|
|
| English | Bengkalis |
regency in Riau Province, Indonesia |
|
Statements
Kabupaten
3 references
730
Kabupaten Bengkalis
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis Di Provinsi Riau (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) c
Daerah tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
1. Bengkalis (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Daerah Swatantra Tingkat II
Daerah Tingkat II
2 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) c
Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
1. Bengkalis (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 3. Bengkalis (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Bengkalis (multiple languages)
7 references
730
Kabupaten Bengkalis
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) c
Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
1. Bengkalis (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 3. Bengkalis (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) c
Daerah tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
1. Bengkalis (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
27
KAB. BENGKALIS
Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Pemerintahan Kota Administratip Dumai bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis (Indonesian)
Kabupaten Bengkalis (Indonesian)
2 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) c
Daerah tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
1. Bengkalis (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis (Indonesian)
1 reference
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) c
Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
1. Bengkalis (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Daerah Tingkat II Bengkalis (Indonesian)
1 reference
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 3. Bengkalis (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
1 reference
Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
Pasal 2
11. Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Bengkalis (Indonesian)
Pasal 18. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Maret 1956 (Indonesian)
10 August 1957
6 references
730
Kabupaten Bengkalis
Riau
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) c
Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
1. Bengkalis (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 3. Bengkalis (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) c
Daerah tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
1. Bengkalis (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
27
KAB. BENGKALIS
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
27
Bantan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
27
Bengkalis
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
27
Bukit Batu
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
28
Mandau
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
28
Pinggir
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
28
Rupat
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
28
Rupat Utara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
28
Siak Kecil
1 reference
1 reference
1 reference
740
Bandar Laksamana
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kecamatan Kubu (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
2 references
Kecamatan Bangko
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
b. Kecamatan Bangko (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
2 references
Kecamatan Rimba Melintang
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kecamatan Rimba Melintang (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
2 references
Kecamatan Tanah Putih
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
d. Kecamatan Tanah Putih (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
2 references
Kecamatan Bagan Sinembah
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
e. Kecamatan Bagan Sinembah (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Siak berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Siak (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Siak berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Minas (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
2 references
Kecamatan Sungai Apit
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Siak berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Sungai Apit (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai (Indonesian)
Pasal 10 ayat (1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Dumai sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Nomor 071/3/60, Tahun 1960 dihapuskan (Indonesian)
Pasal 11 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 1979 (Indonesian)
20 April 1999
2 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai (Indonesian)
Pasal 5 ayat (2)
Kecamatan Dumai dihapuskan […] dan dibentuk menjadi Kecamatan baru di dalam lingkungan Kabupaten Bengkalis dengan nama Kecamatan Bukit Kapur (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai meliputi wilayah : (Indonesian)
b. Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yaitu Kecamatan Bukit Kapur (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
16 January 2009
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Tebing Tinggi (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
27
Tebing Tinggi
16 January 2009
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Rangsang Barat (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
28
Rangsang Barat
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Rangsang (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
28
Rangsang
16 January 2009
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Tebing Tinggi Barat (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
27
Tebing Tinggi Barat
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Merbau (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
27
Merbau
11 metre
0 references
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Siak berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
16 January 2009
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
unknown value
13 August 2010
1 reference
1 reference
1408
1 reference
Bengkalis Regency
0 references
Identifiers
14.03
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
27
KAB. BENGKALIS
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(21 entries)
- arwiki بانغكاليس
- banwiki Kabupatén Bengkalis
- bewiki Бенкаліс (акруга)
- bewwiki Kabupatèn Bengkalis
- bjnwiki Kabupatin Bengkalis
- cebwiki Kabupaten Bengkalis
- dewiki Bengkalis (Regierungsbezirk)
- enwiki Bengkalis Regency
- eswiki Bengkalis
- frwiki Kabupaten de Bengkalis
- glwiki Bengkalis Regency
- idwiki Kabupaten Bengkalis
- itwiki Reggenza di Bengkalis
- jvwiki Kabupatèn Bengkalis
- minwiki Kabupaten Bengkalis
- mswiki Kabupaten Bengkalis
- nlwiki Bengkalis (regentschap)
- ruwiki Бенкалис (округ)
- svwiki Kabupaten Bengkalis
- urwiki بینگکالیس ریجنسی
- zh_min_nanwiki Bengkalis Koān
