Jump to content

Pangkal Pinang (Q8179)

From Wikidata
city in Bangka Belitung Islands Province, Indonesia
  • Pangkalpinang
  • Pangkal Pinang City
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Pangkal Pinang
  • Pangkalpinang
  • Pangkal Pinang
  • Kota Pangkal Pinang
English
Pangkal Pinang
city in Bangka Belitung Islands Province, Indonesia
  • Pangkalpinang
  • Pangkal Pinang City

Statements

instance of
city of Indonesia
3 references
subject named as
Kota Pangkal Pinang
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022
page(s)
1297
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
1299
subject named as
Kota Pangkal Pinang
quotation
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2000
title
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indonesian)
section
Pasal 3
quotation
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kota Pangkal Pinang (Indonesian)
Kota Kecil
start time
24 November 1956
end time
18 January 1957
2 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 6 of 1956
title
Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Kecil dengan nama dan batas-batas seperti berikut: (Indonesian)
2, Pangkal Pinang, dengan nama Kota Kecil Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg (Indonesian)
Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 14 Nopember 1956 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
Kotapraja
start time
18 January 1957
object named as
Kotapraja
2 references
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 1964
title
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
section
Pasal 1 ayat (2)
quotation
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
14. Kotapraja Pangkalpinang (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
name
Pangkalpinang (multiple languages)
2 references
stated in
Statistics Indonesia Regulation Number 5 Of 2021
page(s)
314
object stated in reference as
PANGKALPINANG
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 1964
title
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
section
Pasal 1 ayat (2)
quotation
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
14. Kotapraja Pangkalpinang (Indonesian)
Pangkal Pinang (multiple languages)
3 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
1299
object stated in reference as
Kota Pangkal Pinang
stated in
Indonesian Emergency Law Number 6 of 1956
title
Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Kecil dengan nama dan batas-batas seperti berikut: (Indonesian)
2, Pangkal Pinang, dengan nama Kota Kecil Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg (Indonesian)
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree Number 050-145 of 2022
page(s)
1180
administrative code of Indonesia
19.71
object stated in reference as
KOTA PANGKAL PINANG
official name
Kota Kecil Pangkal Pinang (Indonesian)
start time
24 November 1956
end time
18 January 1957
2 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 6 of 1956
title
Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Kecil dengan nama dan batas-batas seperti berikut: (Indonesian)
2, Pangkal Pinang, dengan nama Kota Kecil Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg (Indonesian)
Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 14 Nopember 1956 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
Kotapraja Pangkal Pinang (Indonesian)
start time
18 January 1957
1 reference
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
Kotapraja Pangkalpinang (Indonesian)
1 reference
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 1964
title
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
section
Pasal 1 ayat (2)
quotation
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
14. Kotapraja Pangkalpinang (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Kota Pangkal Pinang (Indonesian)
1 reference
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
51
subject named as
KOTA PANGKAL PINANG
motto text
Pangkal Kemenangan (Indonesian)
0 references
capital of
Bangka Belitung Islands
1 reference
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2000
title
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indonesian)
section
Pasal 7
quotation
Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Pangkal Pinang (Indonesian)
Yang dimaksud dengan Pangkal Pinang sebagai ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah seluruh wilayah Kota Pangkal Pinang (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indonesian)
located in the administrative territorial entity
Bangka Belitung Islands
start time
4 December 2000
4 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022
page(s)
1297
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
1299
subject named as
Kota Pangkal Pinang
object named as
Kepulauan Bangka Belitung
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2000
title
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indonesian)
section
Pasal 3
quotation
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kota Pangkal Pinang (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indonesian)
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
51
subject named as
KOTA PANGKAL PINANG
South Sumatra
end time
4 December 2000
3 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 6 of 1956
title
Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Kecil dengan nama dan batas-batas seperti berikut: (Indonesian)
2, Pangkal Pinang, dengan nama Kota Kecil Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg (Indonesian)
Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 14 Nopember 1956 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 1964
title
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
section
Pasal 1 ayat (2)
quotation
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
14. Kotapraja Pangkalpinang (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2000
title
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indonesian)
section
Pasal 3
quotation
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kota Pangkal Pinang (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indonesian)
contains the administrative territorial entity
Bukit Intan
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
1299
object named as
Bukit Intan
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
51
subject named as
Bukit Intan
Taman Sari
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
1299
object named as
Taman Sari
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
51
subject named as
Taman Sari
Pangkal Balam
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
1299
object named as
Pangkal Balam
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
51
subject named as
Pangkal Balam
Rangkui
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
1299
object named as
Rangkui
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
51
subject named as
Rangkui
Gerunggang
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
1300
object named as
Gerunggang
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
51
subject named as
Gerunggang
shares border with
Bangka
0 references
Central Bangka
0 references
area
118.408 square kilometre
1 reference
imported from Wikimedia project
Czech Wikipedia
flag image
Flag of Pangkalpinang City.png
2,560 × 1,707; 536 KB
0 references
page banner
Pangkal Pinang banner.jpg
2,048 × 300; 366 KB
0 references
different from
Pangkalpinang
1 reference
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1959
title
Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan No. 18 masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri (Indonesian)
13. Bangka, dengan nama Daerah tingkat II Bangka, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 123, terkecuali wilayah Kotapraja Pangkal Pinang; (Indonesian)
18. Pangkal Pinang, dengan nama Kotapraja Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg. (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1) 13. Daerah tingkat II Bangka berkedudukan di Pangkalpinang (Indonesian)
Commons category
Pangkalpinang
0 references

Identifiers

VIAF cluster ID
129291379
0 references
Dewey Decimal Classification
2--598196
0 references
administrative code of Indonesia
19.71
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
51
subject named as
KOTA PANGKAL PINANG
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree Number 050-145 of 2022
page(s)
1180
subject named as
KOTA PANGKAL PINANG
RKD thesaurus ID
52975
0 references
 
edit
edit
    edit
    edit
      edit
        edit
          edit
          edit
            edit
              Retrieved from "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q8179&oldid=2487573789"