Jump to content

Bukittinggi (Q7248)

From Wikidata
city in West Sumatra Province, Indonesia
  • Kota Bukittinggi
  • Fort de Kock
  • Bukittinggi City
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Bukittinggi
  • Bukittinggi
  • Bukit Tinggi
  • Kota Bukittinggi
English
Bukittinggi
city in West Sumatra Province, Indonesia
  • Kota Bukittinggi
  • Fort de Kock
  • Bukittinggi City

Statements

instance of
city of Indonesia
2 references
subject named as
Kota Bukittinggi
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022
page(s)
678
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
676
subject named as
Kota Bukittinggi
quotation
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi Di Provinsi Sumatera Barat (Indonesian)
Kota Besar
start time
23 March 1956
end time
18 January 1957
2 references
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1956
title
Undang-undang pembentukan Kota-Kota-Besar di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a sampai dengan c masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar (Indonesian)
a. Bukittinggi dengan nama Kota-Besar Bukittinggi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Fort de Kock" (Staatsblad 1938 No. 358) termasuk dalam Staatsblad 1940 No. 154 jo. ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No. 391 (Indonesian)
Pasal 18. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1956 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
Kotapraja
start time
18 January 1957
object named as
Kotapraja
2 references
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 61 of 1958
title
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
section
Pasal 1 ayat (1) a
quotation
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
9. Bukit Tinggi (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
capital of regency
end time
7 January 1998
2 references
stated in
Indonesian Government Regulation Number 8 of 1998
title
Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Darah Tingkat II Agam (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
(1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Indonesian)
(2) Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Agam merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Indonesian)
Yang dimaksud dengan Kota Lubuk Basung sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Lubuk Basung (Indonesian)
Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1998 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1956
title
Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
1. Kabupaten Agam berkedudukan di Bukittinggi (Indonesian)
1956-03-29 (Indonesian)
inception
22 December 1784Gregorian
0 references
name
Bukittinggi (multiple languages)
4 references
stated in
Statistics Indonesia Regulation Number 5 Of 2021
page(s)
167
object stated in reference as
BUKITTINGGI
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
676
object stated in reference as
Kota Bukittinggi
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1956
title
Undang-undang pembentukan Kota-Kota-Besar di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a sampai dengan c masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar (Indonesian)
a. Bukittinggi dengan nama Kota-Besar Bukittinggi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Fort de Kock" (Staatsblad 1938 No. 358) termasuk dalam Staatsblad 1940 No. 154 jo. ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No. 391 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1956
title
Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
1. Kabupaten Agam berkedudukan di Bukittinggi (Indonesian)
Bukit Tinggi (multiple languages)
2 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 19 of 1957
title
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
section
Pasal 1 ayat (1) a
quotation
Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi (Indonesian)
Kotapraja-kotapraja […] 9. Bukit Tinggi (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 61 of 1958
title
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
section
Pasal 1 ayat (1) a
quotation
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
9. Bukit Tinggi (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesian)
official name
Kota-Besar Bukittinggi (Indonesian)
start time
23 March 1956
end time
18 January 1957
2 references
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1956
title
Undang-undang pembentukan Kota-Kota-Besar di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a sampai dengan c masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar (Indonesian)
a. Bukittinggi dengan nama Kota-Besar Bukittinggi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Fort de Kock" (Staatsblad 1938 No. 358) termasuk dalam Staatsblad 1940 No. 154 jo. ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No. 391 (Indonesian)
Pasal 18. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1956 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
Kotapraja Bukittinggi (Indonesian)
start time
18 January 1957
1 reference
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
Kotapraja Bukit Tinggi (Indonesian)
2 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 19 of 1957
title
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
section
Pasal 1 ayat (1) a
quotation
Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi (Indonesian)
Kotapraja-kotapraja […] 9. Bukit Tinggi (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 61 of 1958
title
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
section
Pasal 1 ayat (1) a
quotation
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
9. Bukit Tinggi (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Kota Bukittinggi (Indonesian)
1 reference
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
26
subject named as
KOTA BUKITTINGGI
motto text
Saayun Salangkah (Minangkabau)
0 references
capital of
Agam
end time
7 January 1998
2 references
stated in
Indonesian Government Regulation Number 8 of 1998
title
Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Darah Tingkat II Agam (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
(1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Indonesian)
(2) Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Agam merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Indonesian)
Yang dimaksud dengan Kota Lubuk Basung sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Lubuk Basung (Indonesian)
Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1998 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1956
title
Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
1. Kabupaten Agam berkedudukan di Bukittinggi (Indonesian)
1956-03-29 (Indonesian)
West Sumatra
end time
28 September 1979
2 references
stated in
Indonesian Government Regulation Number 29 of 1979
title
Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
(1) lbukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat di pindahkan dari Bukittinggi ke Padang (Indonesian)
(2) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat berkedudukan di Padang (Indonesian)
meskipun secara juridis formil ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah Bukittinggi tetapi pada kenyataannya sejak tahun 1957 Pusat penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dilaksanakan di Padang (Indonesian)
Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1979 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 61 of 1958
title
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
located in the administrative territorial entity
West Sumatra
5 references
stated in
Geographic Names Server
publication date
11 June 2018
GNS Unique Feature ID
-2674321
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022
page(s)
678
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
676
subject named as
Kota Bukittinggi
object named as
Sumatera Barat
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 61 of 1958
title
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
section
Pasal 1 ayat (1) a
quotation
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
9. Bukit Tinggi (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
26
subject named as
KOTA BUKITTINGGI
Central Sumatra
1 reference
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1956
title
Undang-undang pembentukan Kota-Kota-Besar di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a sampai dengan c masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar (Indonesian)
a. Bukittinggi dengan nama Kota-Besar Bukittinggi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Fort de Kock" (Staatsblad 1938 No. 358) termasuk dalam Staatsblad 1940 No. 154 jo. ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No. 391 (Indonesian)
Pasal 18. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1956 (Indonesian)
contains the administrative territorial entity
Aur Birugo Tigo Baleh
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
676
object named as
Aur Birugo Tigo Baleh
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
26
subject named as
Aur Birugo Tigo Baleh
Guguak Panjang
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
676
object named as
Guguak Panjang
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
26
subject named as
Guguak Panjang
Mandiangin Koto Selayan
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
676
object named as
Mandiangin Koto Selayan
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
26
subject named as
Mandiangin K. Selayan
elevation above sea level
893 metre
0 references
shares border with
Agam
0 references
page banner
Bukittinggi banner.JPG
5,184 × 748; 1.6 MB
0 references
Commons category
Bukittinggi
0 references

Identifiers

administrative code of Indonesia
13.75
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
26
subject named as
KOTA BUKITTINGGI
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree Number 050-145 of 2022
page(s)
612
subject named as
KOTA BUKITTINGGI
Comic Vine ID
4020-60458
0 references
De Agostini ID
Bukittinggi
subject named as
Bukittinggi
0 references
 
edit
edit
    edit
      edit
        edit
          edit
            edit
            edit
              edit
                Retrieved from "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q7248&oldid=2471255402"