Jump to content

West Java (Q3724)

From Wikidata
province in Indonesia
  • Province of West Java
  • Provinsi Jawa Barat
  • Jawa Barat
  • Jabar
  • West Java Province
Language Label Description Also known as
default for all languages
Jawa Barat
  • Prov. Jawa Barat
  • Jawa Barat
  • Jawa - Barat
  • Djawa Barat
English
West Java
province in Indonesia
  • Province of West Java
  • Provinsi Jawa Barat
  • Jawa Barat
  • Jabar
  • West Java Province

Statements

4 references
1370
Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indonesian)
Pasal 1
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indonesian)
1. Jawa - Barat (Indonesian)
Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah jang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Barat (Indonesian)
Pasal 7. Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (Indonesian)
Mesjid Agung Bandung.JPG
800 × 600; 271 KB
Nalatak a Meskita ti Bandung (Iloko)
imazene radar satełitar (Venetian)
0 references
Jawa - Barat (multiple languages)
1 reference
Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indonesian)
Pasal 1
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indonesian)
1. Jawa - Barat (Indonesian)
Djawa Barat (multiple languages)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah jang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Barat (Indonesian)
Propinsi Jawa - Barat (Indonesian)
1 reference
Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indonesian)
Pasal 1
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indonesian)
1. Jawa - Barat (Indonesian)
Propinsi Djawa Barat (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah jang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Barat (Indonesian)
Propinsi Jawa Barat (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
Jawa Kulon (Sundanese)
0 references
Gemah Ripah Répéh Rapih (Sundanese)
0 references
4 references
Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indonesian)
Pasal 1
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indonesian)
1. Jawa - Barat (Indonesian)
Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Barat berkedudukan di kota Bandung (Indonesian)
Pasal 7. Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (Indonesian)
3 references
Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indonesian)
Pasal 1
Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indonesian)
1. Jawa - Barat (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
54
JAWA BARAT
5 September 2023
0 references
5 September 2018
5 September 2023
0 references
13 June 2008
13 June 2018
0 references
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
54
KAB. BOGOR
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
62
KAB. CIREBON
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
70
KOTA DEPOK
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
KAB. BANDUNG
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
69
KOTA BANDUNG
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
68
KAB. BANDUNG BARAT
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
71
KOTA BANJAR
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
68
KAB. BEKASI
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
70
KOTA BEKASI
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
69
KOTA BOGOR
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
KAB. CIAMIS
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
56
KAB. CIANJUR
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
71
KOTA CIMAHI
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
KAB. GARUT
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
65
KAB. INDRAMAYU
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
67
KAB. KARAWANG
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
61
KAB. KUNINGAN
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
63
KAB. MAJALENGKA
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
66
KAB. PURWAKARTA
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
66
KAB. SUBANG
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
55
KAB. SUKABUMI
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
69
KOTA SUKABUMI
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
64
KAB. SUMEDANG
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
59
KAB. TASIKMALAYA
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
71
KOTA TASIKMALAYA
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
70
KOTA CIREBON
17 October 2000
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
1. Kabupaten Serang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
17 October 2000
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
2. Kabupaten Pandeglang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
17 October 2000
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
3. Kabupaten Lebak (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
17 October 2000
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
4. Kabupaten Tangerang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
17 October 2000
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
5. Kota Tangerang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
17 October 2000
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
6. Kota Cilegon (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
881 metre
0 references
0 references
0 references
0 references
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
35,377.76 square kilometre
IndonesiaWestJava.png
800 × 375; 97 KB
0 references
West Java in Indonesia.svg
982 × 450; 793 KB
0 references
0 references
0 references
Banner Salak.jpg
2,832 × 409; 294 KB
0 references
West Java
0 references

Identifiers

Západní Jáva (Indonésie : provincie)
2--59824
0 references
0 references
32
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
54
JAWA BARAT
ID.JR
0 references
0 references