Jump to content

Bandung (Q10332)

From Wikidata
regency in West Java Province, Indonesia
  • Regency of Bandung
  • Bandung Regency
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Bandung
  • Kab. Bandung
English
Bandung
regency in West Java Province, Indonesia
  • Regency of Bandung
  • Bandung Regency

Statements

2 references
1411
Kabupaten Bandung
Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Bandung (multiple languages)
4 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
KAB. BANDUNG
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratip Cimahi. (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Pemerintahan Kota Administratip Cimahi bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Indonesian)
0 references
1 reference
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintahan Daerah tersebut No. […] 11 [Kabupaten Bandung] berkedudukan […] dalam kota Bandung (Indonesian)
Pasal 7 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (Indonesian)
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
KAB. BANDUNG

Map

7°1'18.96744"S, 107°31'41.06885"E
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Cileunyi
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Bojongsoang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Margaasih
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Dayeuhkolot
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Pameungpeuk
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Arjasari
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Katapang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Banjaran
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Pangalengan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Rancaekek
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Kertasari
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Majalaya
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Solokanjeruk
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Pasirjambu
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Cangkuang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Cilengkrang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Cikancung
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Baleendah
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Cicalengka
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Margahayu
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Rancabali
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Cimenyan
9 December 1975
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratip Cimahi. (Indonesian)
Pasal 10 ayat (1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Cimahi sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123 dihapuskan (Indonesian)
Pasal 11 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 Desember 1975 (Indonesian)
21 June 2001
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Cimahi (Indonesian)
Pasal 3
Kota Cimahi berasal dari sebagian Kabupaten Bandung yang terdiri atas: (Indonesian)
a. Kecamatan Cimahi Utara (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 (Indonesian)
21 June 2001
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Cimahi (Indonesian)
Pasal 3
Kota Cimahi berasal dari sebagian Kabupaten Bandung yang terdiri atas: (Indonesian)
b. Kecamatan Cimahi Tengah (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 (Indonesian)
21 June 2001
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Cimahi (Indonesian)
Pasal 3
Kota Cimahi berasal dari sebagian Kabupaten Bandung yang terdiri atas: (Indonesian)
c. Kecamatan Cimahi Selatan (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Lembang (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
52
KAB. BANDUNG
Lembang
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Parongpong (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Paropong
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
53
KAB. BANDUNG
Paropong
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Cisarua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
52
KAB. BANDUNG
Cisarua
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Cikalongwetan (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Cikalongwetan
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
46
KAB. BANDUNG
Cikalongwetan
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Cipeundeuy (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Cipendeuy
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
46
KAB. BANDUNG
Cipendeuy
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Ngamprah (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Ngamprah
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12 / 2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
40
KAB. BANDUNG
Ngamprah
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Kecamatan Cipatat (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12 / 2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
39
KAB. BANDUNG
Cipatat
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
h. Kecamatan Padalarang (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Padalarang
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat , UU No. 12 / 2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
39
KAB. BANDUNG
Padalarang
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat , UU No. 12 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
i. Kecamatan Batujajar (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
Batujajar
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12 /2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
39
KAB. BANDUNG
Batujajar
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12 /2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
j. Kecamatan Cihampelas (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Cihampelas
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12 / 2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
53
KAB. BANDUNG
Cihampelas
Perda No. 7/2003, menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
k. Kecamatan Cililin (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
44
KAB. BANDUNG
Cililin
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
l. Kecamatan Cipongkor (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Cipongkor
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
45
KAB. BANDUNG
Cipongkor
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
m. Kecamatan Rongga (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
46
KAB. BANDUNG
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
n. Kecamatan Sindangkerta (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Sindangkerta
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
44
KAB. BANDUNG
Sindangkerta
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
2 January 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
o. Kecamatan Gununghalu (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
58
Gununghalu
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
45
KAB. BANDUNG
Gununghalu
Menjadi wil. Kab. Bandung Barat, UU No. 12/2007 (Indonesian)
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bandung (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
0 references
Regency Flag of Bandung.svg
1,200 × 800; 110 KB
0 references
Bandung Regency
0 references

Identifiers

32.04
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
57
KAB. BANDUNG
Kabupaten Bandung
1 reference
 
edit
    edit
      edit
        edit
          edit
            edit
              edit
                edit