Jump to content

Banjarmasin (Q14182)

From Wikidata
city in South Kalimantan Province, Indonesia
  • Banjarmasin City
  • Banjermasin
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Banjarmasin
  • Banjarmasin
  • Kota Banjarmasin
English
Banjarmasin
city in South Kalimantan Province, Indonesia
  • Banjarmasin City
  • Banjermasin

Statements

instance of
city of Indonesia
2 references
subject named as
Kota Banjarmasin
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022
page(s)
2734
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2762
subject named as
Kota Banjarmasin
quotation
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
Kota Besar
start time
7 January 1953
end time
18 January 1957
object named as
Kota Besar
3 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 1 I
quotation
8. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgemeente Banjarmasin dahulu (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 8. Kota Besar Banjarmasin (Indonesian)
Pasal 58 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1956
title
Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
2. Propinsi Kalimantan-Selatan, yang wilayahnya meliputi daerah-daerah otonom Kabupaten Banjar, Hulusungai-Selatan, Hulusungai-Utara, Barito, Kapuas, Kotawaringin, Kotabaru, dan Kota Besar Banjarmasin, tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 1 sampai dengan 8 undang-undang darurat tersebut ad 1 di atas (Indonesian)
Pasal 93. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri (Indonesian)
Kotapraja
start time
18 January 1957
object named as
Kotapraja
2 references
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959
title
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
c. Daerah-daerah Tingkat II : Banjar, Barito-Kuala, Hulusungai Selatan, Hulusungai Tengah, Hulusungai Utara, Kotabaru dan Kotapraja Banjarmasin termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
name
Banjarmasin (multiple languages)
4 references
stated in
Statistics Indonesia Regulation Number 5 Of 2021
page(s)
763
object stated in reference as
BANJARMASIN
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2762
object stated in reference as
Kota Banjarmasin
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 1 I
quotation
8. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgemeente Banjarmasin dahulu (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 8. Kota Besar Banjarmasin (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959
title
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
c. Daerah-daerah Tingkat II : Banjar, Barito-Kuala, Hulusungai Selatan, Hulusungai Tengah, Hulusungai Utara, Kotabaru dan Kotapraja Banjarmasin termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Indonesian)
official name
Kotapraja Banjarmasin (Indonesian)
start time
18 January 1957
2 references
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959
title
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
c. Daerah-daerah Tingkat II : Banjar, Barito-Kuala, Hulusungai Selatan, Hulusungai Tengah, Hulusungai Utara, Kotabaru dan Kotapraja Banjarmasin termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
Kota Besar Banjarmasin (Indonesian)
start time
7 January 1953
end time
18 January 1957
3 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 1 I
quotation
8. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgemeente Banjarmasin dahulu (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 8. Kota Besar Banjarmasin (Indonesian)
Pasal 58 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1956
title
Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
2. Propinsi Kalimantan-Selatan, yang wilayahnya meliputi daerah-daerah otonom Kabupaten Banjar, Hulusungai-Selatan, Hulusungai-Utara, Barito, Kapuas, Kotawaringin, Kotabaru, dan Kota Besar Banjarmasin, tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 1 sampai dengan 8 undang-undang darurat tersebut ad 1 di atas (Indonesian)
Pasal 93. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri (Indonesian)
Kota Banjarmasin (Indonesian)
end time
7 January 1953
2 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 1 I
quotation
8. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgemeente Banjarmasin dahulu (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 8. Kota Besar Banjarmasin (Indonesian)
Pasal 58 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953 (Indonesian)
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
138
subject named as
KOTA BANJARMASIN
official language
Banjar
0 references
capital of
South Kalimantan
start time
1 January 1957
end time
15 February 2022
2 references
reference URL
https://kalsel.antaranews.com/berita/313045/banjarbaru-becomes-capital-of-south-kalimantan
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1956
title
Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
Pemerintah daerah otonom: […] 2. Propinsi Kalimantan-Selatan di Banjarmasin (Indonesian)
Pasal 93. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri (Indonesian)
Kalimantan
start time
14 August 1950
end time
31 December 1956
1 reference
stated in
Indonesian Emergency Law Number 2 of 1953
title
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonoom Propinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
Pemerintahan daerah Propinsi berkedudukan di Banjarmasin (Indonesian)
Pasal 85. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953 (Indonesian)
Great Dayak
start time
7 December 1946
end time
18 April 1950
0 references
Central Kalimantan
start time
23 May 1957
end time
22 December 1959
5 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 10 of 1957
title
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah adalah Pahandut. Untuk sementara waktu pemerintah daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin (Indonesian)
Pasal 6 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya […] Diundangkan pada tanggal 23 Mei 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 1958
title
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
Untuk sementara waktu Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 2 Juli 1958 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 1958
title
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah adalah Palangkaraya, Untuk sementara waktu Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 2 Juli 1958 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 1958
title
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
Untuk sementara waktu Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 2 Juli 1958 (Indonesian)
reference URL
https://disparbudpora.palangkaraya.go.id/palangka-raya-jejak-awal-ibu-kota-kalimantan-tengah-1957-1965/
located in the administrative territorial entity
South Kalimantan
4 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022
page(s)
2734
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2762
subject named as
Kota Banjarmasin
object named as
Kalimantan Selatan
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959
title
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
c. Daerah-daerah Tingkat II : Banjar, Barito-Kuala, Hulusungai Selatan, Hulusungai Tengah, Hulusungai Utara, Kotabaru dan Kotapraja Banjarmasin termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
138
subject named as
KOTA BANJARMASIN
Kalimantan
1 reference
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 1 I
quotation
8. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgemeente Banjarmasin dahulu (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 8. Kota Besar Banjarmasin (Indonesian)
Pasal 58 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953 (Indonesian)
coordinate location

Map

3°18'51.94609"S, 114°35'32.11346"E
1 reference
imported from Wikimedia project
Indonesian Wikipedia
head of government
Ibnu Sina
start time
17 February 2016
end time
20 February 2025
1 reference
reference URL
https://kdh.banjarmasinkota.go.id/p/wali-kota-ibnu-sina.html
title
Wali Kota Ibnu Sina - Periode 2021-2024 (Indonesian)
retrieved
12 March 2025
language of work or name
Indonesian
Muhammad Yamin HR
start time
20 February 2025
0 references
population
contains the administrative territorial entity
North Banjarmasin
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2762
object named as
Banjarmasin Utara
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
139
subject named as
Banjarmasin Utara
East Banjarmasin
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2762
object named as
Banjarmasin Timur
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
138
subject named as
Banjarmasin Timur
South Banjarmasin
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2762
object named as
Banjarmasin Selatan
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
138
subject named as
Banjarmasin Selatan
West Banjarmasin
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2762
object named as
Banjarmasin Barat
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
139
subject named as
Banjarmasin Barat
owner of
Port of Trisakti
0 references
shares border with
Banjar
0 references
Barito Kuala
0 references
area
98.46 square kilometre
point in time
2022
reason for preferred rank
most recent value
1 reference
reference URL
https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/153/11/1/luas-wilayah.html
title
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin (Km2), 2021-2022 (Indonesian)
language of work or name
Indonesian
retrieved
15 March 2025
postal code
70111–70249
0 references
flag image
Flag of Banjarmasin City.png
2,560 × 1,707; 917 KB
0 references
page banner
Banjarmasin banner.jpg
2,000 × 291; 779 KB
0 references
licence plate code
DA
0 references
Commons category
Banjarmasin
0 references

Identifiers

Dewey Decimal Classification
2--59836
0 references
administrative code of Indonesia
63.71
2 references
stated in
South Kalimantan Administrative Division Data and Code 2015
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
138
subject named as
KOTA BANJARMASIN
GeoNames ID
1650211
subject named as
Kota Banjarmasin
1 reference
stated in
GeoNames
Lex ID
Banjarmasin
0 references
 
edit
edit
    edit
      edit
        edit
          edit
            edit
            edit
              edit
                Retrieved from "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q14182&oldid=2460951282"