Serang (Q10122)
Appearance
regency in Banten Province, Indonesia
- Serang Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Serang |
|
|
| English | Serang |
regency in Banten Province, Indonesia |
|
Statements
3 references
2224
Kabupaten Serang
Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang Di Provinsi Banten (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
1. Kabupaten Serang (Indonesian)
Serang (multiple languages)
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
KAB. SERANG
Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Pemerintah Kota Administratif Cilegon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Indonesian)
17 October 2000
4 references
2224
Kabupaten Serang
Banten
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
1. Kabupaten Serang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
KAB. SERANG
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (Indonesian)
1. Kabupaten Serang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (Indonesian)
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Kramatwatu
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Waringinkurung
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Pulo Ampel
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Kragilan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Tirtayasa
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Cikande
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Carenang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Petir
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Tunjung Teja
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Baros
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Cikeusal
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Jawilan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Anyar
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Mancak
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Gunung Sari
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Bandung
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Cinangka
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Ciruas
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Tanara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Kibin
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Pamarayan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Kopo
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Pabuaran
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Bojonegara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Pontang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Binuang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Padarincang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Ciomas
1 reference
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon (Indonesian)
Pasal 5; Pasal 6
Pasal 6. Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Cilegon dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan yaitu: (Indonesian)
a. Wilayah Kecamatan Cilegon (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1986 (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon (Indonesian)
Pasal 5; Pasal 6
Pasal 6. Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Cilegon dibagi atas 3 (tiga) Kecamatan yaitu: (Indonesian)
c. Wilayah Kecamatan Pulomerak (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1986 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Serang (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Serang
Menjadi wil Kota Serang, UU No. 32/2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Kasemen (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Kasemen
Menjadi wil Kota Serang, UU No. 32/2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Walantaka (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Walantaka
Menjadi wil Kota Serang, UU No. 32/2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Curug (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
111
Curug
Menjadi wil Kota Serang, UU No. 32/2007 (Indonesian)
10 August 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Cipocok Jaya (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Cipocok Jaya
Menjadi wil Kota Serang, UU No. 32/2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Taktakan (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
Taktakan
Menjadi wil Kota Serang, UU No. 32/2007 (Indonesian)
134 metre
0 references
10 August 2007
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
1,734.28 square kilometre
1 reference
3604
0 references
Serang Regency
0 references
Identifiers
36.04
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
110
KAB. SERANG
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(22 entries)
- banwiki Kabupatén Sérang
- bewiki Серанг (акруга)
- bewwiki Sèrang Kabupatèn
- cebwiki Kabupaten Serang (kabupaten sa Indonesya)
- dewiki Serang (Regierungsbezirk)
- enwiki Serang Regency
- frwiki Kabupaten de Serang
- idwiki Kabupaten Serang
- itwiki Reggenza di Serang
- jawiki セラン県
- jvwiki Kabupatèn Sérang
- madwiki Kabhupatèn Serang
- map_bmswiki Kabupaten Serang
- mswiki Kabupaten Serang
- nlwiki Serang (regentschap)
- plwiki Serang (regencja)
- ruwiki Серанг (округ)
- simplewiki Serang Regency
- suwiki Kabupatén Sérang
- svwiki Kabupaten Serang (kabupaten i Indonesien)
- zh_min_nanwiki Serang Koān
- zhwiki 西冷县
