Jump to content

Batam (Q10103)

From Wikidata
city in Riau Islands Province, Indonesia
  • Batam City
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Batam
  • B A T A M
  • Batam
  • Kota Batam
English
Batam
city in Riau Islands Province, Indonesia
  • Batam City

Statements

4 October 1999
4 references
1327
Kota Batam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi, Dan Kota Batam; (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 13
Dengan dibentuknya Kota Batam, Kotamadya Batam dalam wilayah Propinsi Riau dihapus (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesian)
Pasal 3
Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas: (Indonesian)
4. Kota Batam (Indonesian)
4 October 1999
Kotamadya
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 13
Dengan dibentuknya Kota Batam, Kotamadya Batam dalam wilayah Propinsi Riau dihapus (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
Pasal 8
Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam dikepalai oleh seorang Walikotamadya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
Pasal 21 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1983 (Indonesian)
18 December 1829Gregorian
0 references
Vue de batam2.jpg
3,504 × 2,336; 4.09 MB
0 references
Batam (multiple languages)
4 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 13
Dengan dibentuknya Kota Batam, Kotamadya Batam dalam wilayah Propinsi Riau dihapus (Indonesian)
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
Pasal 8
Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam dikepalai oleh seorang Walikotamadya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
Kotamadya Batam (Indonesian)
4 October 1999
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 13
Dengan dibentuknya Kota Batam, Kotamadya Batam dalam wilayah Propinsi Riau dihapus (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
Pasal 8
Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam dikepalai oleh seorang Walikotamadya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
Pasal 21 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1983 (Indonesian)
Kota Batam (Indonesian)
4 October 1999
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 13
Dengan dibentuknya Kota Batam, Kotamadya Batam dalam wilayah Propinsi Riau dihapus (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
KOTA BATAM
25 October 2002
4 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesian)
Pasal 3
Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas: (Indonesian)
4. Kota Batam (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
KOTA BATAM
25 October 2002
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 13
Kotamadya Batam
Kota Batam
Propinsi Riau
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
Pasal 8
Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam dikepalai oleh seorang Walikotamadya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Indonesian)
Pasal 21 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1983 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesian)
Pasal 3
Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas: (Indonesian)
4. Kota Batam (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002 (Indonesian)
4 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (1)
Kota Batam berasal dari: (Indonesian)
a. Kotamadya Batam yang meliputi wilayah: […] 1) Kecamatan Belakang Padang (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (2)
Kota Batam […] ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi: (Indonesian)
f. Kecamatan Belakang Padang (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
Belakang Padang
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (2)
Kota Batam […] ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi: (Indonesian)
g. Kecamatan Sekupang (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
Sekupang
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (2)
Kota Batam […] ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi: (Indonesian)
e. Kecamatan Bulang (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (2)
Kota Batam […] ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi: (Indonesian)
d. Kecamatan Sungai Beduk (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
Sei Beduk
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
Batam Kota
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
Sagulung
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
Batu Aji
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (2)
Kota Batam […] ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi: (Indonesian)
b. Kecamatan Nongsa (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (2)
Kota Batam […] ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi: (Indonesian)
h. Kecamatan Lubuk Baja (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
Lubuk Baja
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (2)
Kota Batam […] ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi: (Indonesian)
a. Kecamatan Batu Ampar (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
Batu Ampar
4 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (1)
Kota Batam berasal dari: (Indonesian)
a. Kotamadya Batam yang meliputi wilayah: […] 1) sebagian wilayah Kecamatan Galang (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (2)
Kota Batam […] ditata dan ditetapkan menjadi wilayah yang meliputi: (Indonesian)
c. Kecamatan Galang (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
Bengkong
4 October 1999
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 11 ayat (3)
Dengan ditatanya wilayah Kecamatan di Kota Batam […] Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur dihapus (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (1)
Kota Batam berasal dari: (Indonesian)
a. Kotamadya Batam yang meliputi wilayah: […] 2) Kecamatan Batam Barat (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 11 ayat (3)
Dengan ditatanya wilayah Kecamatan di Kota Batam […] Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur dihapus (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Indonesian)
Pasal 10 ayat (1)
Kota Batam berasal dari: (Indonesian)
a. Kotamadya Batam yang meliputi wilayah: […] 3) Kecamatan Batam Timur (Indonesian)
Pasal 30 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
38 metre
0 references
Batam banner.jpg
5,000 × 727; 1.17 MB
0 references
Batam
0 references

Identifiers

2--598192
0 references
21.71
1 reference
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
52
KOTA BATAM
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
 
edit
edit
    edit
    edit
      edit
        edit
          edit
          edit
            edit