Sorong (Q26792)
regency in Southwest Papua Province, Indonesia
- Regency of Sorong
- Kabupaten Sorong
- Sorong Regency Regency
- Sorong Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Sorong |
|
|
| English | Sorong |
regency in Southwest Papua Province, Indonesia |
|
Statements
4 references
Kabupaten Sorong
3852
Kabupaten Sorong
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Sorong (Indonesian)
Port of Sorong.jpg
2,272 × 1,704; 894 KB
2,272 × 1,704; 894 KB
Sorong (multiple languages)
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
KAB. SORONG
Kabupaten Sorong (Indonesian)
Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong (Indonesian)
Pasal 2
Membentuk Kota Administratif Sorong dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Indonesian)
1 reference
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 2 ayat (2)
Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing berkedudukan (Indonesian)
4. Kabupaten Sorong di Sorong (Indonesian)
Pasal 16 (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1969 (Indonesian)
8 December 2022
3 references
3852
Kabupaten Sorong
Papua Barat Daya
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Sorong (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2022 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 4
Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kabupaten Sorong (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 4
Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kabupaten Sorong (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
KAB. SORONG
8 December 2022
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Sorong (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2022 (Indonesian)
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Makbon
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Beraur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Salawati
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Seget
3 references
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong (Indonesian)
Pasal 7 ayat (1)
Wilayah Kecamatan Sorong setelah dikurangi […] ditata kembali menjadi wilayah Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Aimas (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Aimas
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Sayosa
1 reference
3855
Salawati Selatan
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
3860
Salawati Tengah
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Segun
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Klamono
1 reference
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
Distrik Sawiat (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
k. Distrik Mare (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Distrik Aifat (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
11 December 2002
16 January 2009
2 references
Distrik Aifat Timur
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Distrik Aifat Timur (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
4. Distrik Kokoda (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Distrik Inanwatan
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
5. Distrik Inanwatan (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
2 references
Distrik Teminabuan
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
6. Distrik Teminabuan (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
h. Distrik Ayamaru (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Distrik Aitinyo (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
2 references
Distrik Moswaren.
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
9. Distrik Moswaren (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Distrik Kepulauan Ayau
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
1. Distrik Kepulauan Ayau (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
2 references
Distrik Waigeo Utara
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
2. Distrik Waigeo Utara (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
2 references
Distrik Waigeo Selatan
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
3. Distrik Waigeo Selatan (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
4. Distrik Samate (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
2 references
Distrik Misool Timur Selatan
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
5. Distrik Misool Timur Selatan (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
6. Distrik Misool (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
2 references
Distrik Waigeo Barat.
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : (Indonesian)
7. Distrik Waigeo Barat (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Distrik Fef (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Fef
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Distrik Miyah (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Distrik Yembun (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Distrik Kwoor (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Distrik Sausapor (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Sausapor
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Distrik Abun (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Abun
16 January 2009
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Distrik Aifat Utara (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
16 January 2009
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Distrik Aifat Selatan (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
16 January 2009
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Distrik Aitinyo Barat (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
16 January 2009
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Distrik Aitinyo Utara (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
16 January 2009
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
i. Distrik Ayamaru Utara (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
16 January 2009
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
j. Distrik Ayamaru Timur (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
1 reference
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
Moraid
74 metre
0 references
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
26 November 2008
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 (Indonesian)
16 January 2009
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Maybrat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 (Indonesian)
7,415.29 square kilometre
1 reference
9107
1 reference
Sorong Regency
0 references
Identifiers
92.01
25 April 2025
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
KAB. SORONG
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
KAB. SORONG
96.01
25 April 2025
1 reference
3852
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Indonesian)
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(15 entries)
- banwiki Kabupatén Sorong
- bewwiki Sorong Kabupatèn
- cebwiki Kabupaten Sorong
- dewiki Sorong (Regierungsbezirk)
- enwiki Sorong Regency
- frwiki Kabupaten de Sorong
- idwiki Kabupaten Sorong
- itwiki Reggenza di Sorong
- jawiki ソロン県
- jvwiki Kabupatèn Sorong
- mswiki Kabupaten Sorong
- ruwiki Соронг (округ)
- svwiki Kabupaten Sorong
- zh_min_nanwiki Sorong Koān
- zhwiki 索龍縣