Banggai (Q15810)
Appearance
regency in Central Sulawesi Province, Indonesia
- Banggai Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Banggai |
|
|
| English | Banggai |
regency in Central Sulawesi Province, Indonesia |
|
Statements
2 references
2947
Kabupaten Banggai
Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kabupaten Banggai Di Provinsi Sulawesi Tengah (Indonesian)
Daerah Tingkat II
2 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso dan Banggai yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960, Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151 (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso dan Banggai yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Banggai (multiple languages)
4 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
KAB. BANGGAI
1 January 1964
4 references
2947
Kabupaten Banggai
Sulawesi Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
KAB. BANGGAI
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso dan Banggai yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 January 1964
2 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso dan Banggai yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960, Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151 (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso dan Banggai yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Balantak
1 reference
2958
Balantak Selatan
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Batui
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Bualemo
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Bunta
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Kintom
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Lamala
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Luwuk
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Luwuk Timur
1 reference
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Masama
1 reference
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Nuhon
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Pagimana
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Toili
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
Toili Barat
1 reference
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari sebagian Kabupaten Banggai yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kecamatan Banggai (Indonesian)
Pasal 25 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari sebagian Kabupaten Banggai yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
b. Kecamatan Totikum (Indonesian)
Pasal 25 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari sebagian Kabupaten Banggai yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kecamatan Tinangkung (Indonesian)
Pasal 25 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari sebagian Kabupaten Banggai yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
d. Kecamatan Liang (Indonesian)
Pasal 25 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari sebagian Kabupaten Banggai yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
e. Kecamatan Bulagi (Indonesian)
Pasal 25 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari sebagian Kabupaten Banggai yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
f. Kecamatan Buko (Indonesian)
Pasal 25 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
727 metre
0 references
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari sebagian Kabupaten Banggai (Indonesian)
Pasal 25 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
9,672 square kilometre
1 reference
7202
1 reference
Banggai Regency
0 references
Identifiers
72.01
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
148
KAB. BANGGAI
Kabupaten Banggai
1 reference
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(16 entries)
- banwiki Kabupatén Banggai
- bewwiki Kabupatèn Banggé
- cebwiki Kabupaten Banggai
- dewiki Banggai (Regierungsbezirk)
- enwiki Banggai Regency
- frwiki Kabupaten de Banggai
- gorwiki Kabupaten Banggai
- idwiki Kabupaten Banggai
- itwiki Banggai
- jawiki バンガイ県
- jvwiki Kabupatèn Banggai
- map_bmswiki Kabupaten Banggai
- mswiki Banggai
- svwiki Kabupaten Banggai
- urwiki بنگائی ریجنسی
- zhwiki 邦盖县
