Muna (Q15363)
regency in Southeast Sulawesi Province, Indonesia
- Kabupaten Muna
- Muna Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Muna |
|
|
| English | Muna |
regency in Southeast Sulawesi Province, Indonesia |
|
Statements
3 references
3230
Kabupaten Muna
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Indonesian)
Daerah Tingkat II
2 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (3)
Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151) (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (3)
Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Muna (multiple languages)
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
161
KAB. MUNA
3 references
1 reference
Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari (Indonesian)
31. Daerah tingkat II Muna di Raha (Indonesian)
Pasal 17. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
1 January 1964
4 references
3230
Kabupaten Muna
Sulawesi Tenggara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
161
KAB. MUNA
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (3)
Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 January 1964
2 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (3)
Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151) (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (3)
Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Bata Laiwaru
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Bone Tondo
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Duruka
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Kabawo
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Kabangka
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Katobu
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Kontunaga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Lasalepa
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Lohia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
161
Maligano
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
161
Napabalano
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Parigi
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Pasir Putih
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Tongkuno
1 reference
1 reference
3239
Tongkuno Selatan
2 references
3233
Wakorumba Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Wakorumba Selatan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Watopute
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Buton Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Kulisusu (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Kulisusu
Menjadi wil Kab. Buton Utara, UU No. 14/2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Buton Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Kambowa (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Kambowa
Menjadi wil Kab. Buton Utara, UU No. 14 Tahun 2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Buton Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Bonegunu (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Bonegunu
Menjadi wil Kab. Buton Utara, UU No. 14/2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Buton Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Kulisusu Barat (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Kulisusu Barat
Menjadi wil Kab. Buton Utara, UU No. 14/2007 (Indonesian)
2 January 2007
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Buton Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Wakorumba Utara (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Buton Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Kulisusu Utara (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Kulisusu Utara
Menjadi wil Kab. Buton Utara, UU No. 14/2007 (Indonesian)
23 July 2014
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Sawerigadi (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
161
Sewergadi
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Barangka (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Barangka
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Lawa (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Lawa
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Wadaga (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
23 July 2014
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Tiworo Selatan (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Maginti (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
161
Maginti
23 July 2014
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Kecamatan Tiworo Tengah (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
161
Tiworo Tengah
23 July 2014
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
h. Kecamatan Tiworo Utara (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
23 July 2014
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
i. Kecamatan Tiworo Kepulauan (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
161
Tiworo Kepulauan
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
j. Kecamatan Kusambi (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
161
Kusambi
23 July 2014
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
k. Kecamatan Napano Kusambi (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
1 reference
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
162
Wakorumba
150 metre
0 references
2 January 2007
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Buton Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
23 July 2014
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Muna Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muna (Indonesian)
Pasal 22 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 (Indonesian)
2,945.05 square kilometre
1 reference
7402
1 reference
Muna Regency
0 references
Identifiers
74.03
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
161
KAB. MUNA
Kabupaten Muna
1 reference
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(14 entries)
- banwiki Kabupatén Muna
- bewwiki Kabupatèn Muna
- cebwiki Kabupaten Muna
- dewiki Muna (Regierungsbezirk)
- enwiki Muna Regency
- frwiki Kabupaten de Muna
- idwiki Kabupaten Muna
- itwiki Reggenza di Muna
- jawiki ミュナ県
- jvwiki Kabupatèn Muna
- mswiki Kabupaten Muna
- svwiki Kabupaten Muna
- zh_min_nanwiki Muna Koān
- zhwiki 穆纳县