Jump to content

Makassar (Q14634)

From Wikidata
city in South Sulawesi Province, Indonesia
  • Ujungpandang
  • Macassar
  • Kota Makassar
  • Makassar City
Language Label Description Also known as
default for all languages
Makassar
  • Makasar
  • Kota Makasar
  • Kota Makassar
English
Makassar
city in South Sulawesi Province, Indonesia
  • Ujungpandang
  • Macassar
  • Kota Makassar
  • Makassar City

Statements

1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Daerah Kotamadya Makassar diperluas dengan memasukkan sebagian daerah dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Gowa, yang meliputi Desa-desa: 1. Barombong; 2. Karuwisi; 3. Panaikang; 4. Tellobaru; 5. Antang; 6. Tamangappa; 7. Jongaya; 8. Rapocini; 9. Macini Sombala; 10. Mangasa (Indonesian)
b. Kabupaten Maros, yang meliputi Desa-desa: 1. Bira; 2. Daya; 3. Tamalanrea; 4. Bulurokeng; 5. Sudiang (Indonesian)
c. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Desa-desa: 1. Barrang Caddi; 2. Barrang Lompo; 3. Perjuangan/Kodingareng (Indonesian)
Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1971 (Indonesian)
2 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
23. Kotapraja Makasar (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
23. Kotapraja Makassar (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
9 November 1607Gregorian
0 references
Makasar (multiple languages)
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
23. Kotapraja Makasar (Indonesian)
Kota Makassar (Indonesian)
1999
kota maˈkassar
0 references
Kota Ujung Pandang (Indonesian)
1999
0 references
Kotapraja Makasar (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
23. Kotapraja Makasar (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Kota Makasar (Indonesian)
1 reference
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
KOTA MAKASAR
Makassan (English)
0 references
Sekali Layar Terkembang Pantang Biduk Surut ke Pantai (Indonesian)
0 references
1 reference
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 2 ayat (3)
Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan berkedudukan di Makassar (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah masing-masing berkedudukan di Makasar dan Menado (Indonesian)
13 December 1960
1 January 1964
5 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
23. Kotapraja Makasar (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
KOTA MAKASAR
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
23. Kotapraja Makassar (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 reference
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
23. Kotapraja Makassar (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
Mamajang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
Ujung Pandang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
Bontoala
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
Manggala
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
Panakukkang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
Ujung Tanah
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
Tamalate
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
Biringkanaya
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
Tamalanrea
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
Rappocini
0 references
0 references
0 references
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Daerah Kotamadya Makassar diperluas dengan memasukkan sebagian daerah dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Gowa, yang meliputi Desa-desa: 1. Barombong; 2. Karuwisi; 3. Panaikang; 4. Tellobaru; 5. Antang; 6. Tamangappa; 7. Jongaya; 8. Rapocini; 9. Macini Sombala; 10. Mangasa (Indonesian)
b. Kabupaten Maros, yang meliputi Desa-desa: 1. Bira; 2. Daya; 3. Tamalanrea; 4. Bulurokeng; 5. Sudiang (Indonesian)
c. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Desa-desa: 1. Barrang Caddi; 2. Barrang Lompo; 3. Perjuangan/Kodingareng (Indonesian)
Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1971 (Indonesian)
175.77 square kilometre
Locator Makassar City.svg
971 × 1,309; 250 KB
0 references
Makassar location map.svg
1,520 × 1,920; 4.43 MB
0 references
Makassar CBD Skyline.jpg
1,000 × 398; 492 KB
0 references
Makassar Wikivoyage banner.jpg
4,194 × 599; 789 KB
0 references
Makassar
0 references

Identifiers

0 references
2--59847
0 references
73.71
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
159
KOTA MAKASAR
Kota Makassar
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references