Luwu (Q14604)
regency in South Sulawesi Province, Indonesia
- Luwu Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Luwu |
|
|
| English | Luwu |
regency in South Sulawesi Province, Indonesia |
|
Statements
3 references
3136
Kabupaten Luwu
Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu Di Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesian)
Daerah Tingkat II
2 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
21. Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
21. Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Luwu (multiple languages)
4 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
21. Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
KAB. LUWU
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Pemerintah Kota Administratif Palopo bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
21. Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
3 references
30 December 2005
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu (Indonesian)
Pasal 1
Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibukota Kabupaten Luwu dipindahkan dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu (Indonesian)
Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 2005 (Indonesian)
30 December 2005
3 references
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo (Indonesian)
Pasal 3 ayat (2)
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu berkedudukan di Kota Administratif Palopo (Indonesian)
Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu (Indonesian)
Pasal 1
Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibukota Kabupaten Luwu dipindahkan dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu (Indonesian)
Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 2005 (Indonesian)
Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari (Indonesian)
14. Daerah tingkat II Luwu di Palopo (Indonesian)
Pasal 17. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
1 January 1964
5 references
3136
Kabupaten Luwu
Sulawesi Selatan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
21. Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
KAB. LUWU
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
21. Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 January 1964
1 reference
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (4)
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
21. Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
2 references
3136
Basse Sangtempe
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Bastem
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Bajo
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Belopa
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Ponrang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Belopa Utara
2 references
3142
Walenrang Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Walenrang Barat
2 references
3142
Walenrang Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Walenrang Utara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Lamasi Timur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Bajo Barat
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Suli Barat
1 reference
3144
Basse Sangtempe Utara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Suli
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Lamasi
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Latimojong
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Larompong
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Walenrang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Kamanre
2 references
3143
Walenrang Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Walenrang Timur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Bua
2 references
3140
Larompong Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Larompong Selatan
2 references
3144
Ponrang Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Ponrang Selatan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
Bua Ponrang
2 references
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo (Indonesian)
Pasal 6
Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Palopo dibagi atas Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Utara (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1986 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesian)
Pasal 4
Kota Palopo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Luwu yang terdiri atas: (Indonesian)
c. Kecamatan Wara (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
17 September 1986
10 April 2002
2 references
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo (Indonesian)
Pasal 6
Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Palopo dibagi atas Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Utara (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1986 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesian)
Pasal 4
Kota Palopo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Luwu yang terdiri atas: (Indonesian)
a. Kecamatan Wara Utara (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
b. Kecamatan Sabbang (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
c. Kecamatan Limbong (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
d. Kecamatan Malangke (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
e. Kecamatan Sukamaju (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
f. Kecamatan Bone-Bone (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
g. Kecamatan Wotu (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
20 April 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
h. Kecamatan Mangkutana (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
i. Kecamatan Nuha (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
j. Kecamatan Malili (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
10 April 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesian)
Pasal 4
Kota Palopo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Luwu yang terdiri atas: (Indonesian)
b. Kecamatan Telluwanua (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
10 April 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesian)
Pasal 4
Kota Palopo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Luwu yang terdiri atas: (Indonesian)
d. Kecamatan Wara Selatan (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
735 metre
0 references
20 April 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
10 April 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Indonesian)
Pasal 4
Kota Palopo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Luwu (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
3,000.25 square kilometre
1 reference
7317
1 reference
Identifiers
73.17
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
157
KAB. LUWU
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(15 entries)
- banwiki Kabupatén Luwu
- bewwiki Kabupatèn Luwu
- cebwiki Kabupaten Luwu
- dewiki Luwu
- enwiki Luwu Regency
- frwiki Kabupaten de Luwu
- gorwiki Kabupaten Luwu
- idwiki Kabupaten Luwu
- itwiki Reggenza di Luwu
- jvwiki Kabupatèn Luwu
- mswiki Luwu
- svwiki Kabupaten Luwu
- thwiki อำเภอลูวู
- zh_min_nanwiki Luwu Koān
- zhwiki 鲁乌县