Jump to content

Pontianak (Q14168)

From Wikidata
city in West Kalimantan Province, Indonesia
  • Pontianak City
  • Kota Pontianak
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Pontianak
  • Pontianak
  • Kota Pontianak
English
Pontianak
city in West Kalimantan Province, Indonesia
  • Pontianak City
  • Kota Pontianak

Statements

instance of
city of Indonesia
start time
31 December 1965
2 references
subject named as
Kota Pontianak
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022
page(s)
2568
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2597
subject named as
Kota Pontianak
quotation
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
Kota Besar
start time
7 January 1953
end time
18 January 1957
object named as
Kota Besar
3 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 1 I
quotation
15. Kota Pontianak yang meliputi wilayah "Landschapsgemente Pontianak" yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No 24/1/1946/PK (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 15. Kota Besar Pontianak (Indonesian)
Pasal 58 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1956
title
Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
1. Propinsi Kalimantan-Barat, yang wilayahnya meliputi daerah-daerah otonom Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas-Hulu dan Kota Besar Pontianak, tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 9 sampai dengan 15 Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9) (Indonesian)
Pasal 93. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri (Indonesian)
Kotapraja
start time
18 January 1957
object named as
Kotapraja
2 references
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959
title
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
a. Daerah-daerah Tingkat II : Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapus Hulu dan Kotapraja Pontianak termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
capital of regency
1 reference
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
13. Kabupaten Pontianak berkedudukan di Pontianak (Indonesian)
1953-01-07 (Indonesian)
inception
23 October 1771Gregorian
0 references
name
Pontianak (multiple languages)
5 references
stated in
Statistics Indonesia Regulation Number 5 Of 2021
page(s)
718
object stated in reference as
PONTIANAK
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2597
object stated in reference as
Kota Pontianak
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 1 I
quotation
15. Kota Pontianak yang meliputi wilayah "Landschapsgemente Pontianak" yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No 24/1/1946/PK (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 15. Kota Besar Pontianak (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959
title
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
a. Daerah-daerah Tingkat II : Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapus Hulu dan Kotapraja Pontianak termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Indonesian)
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
13. Kabupaten Pontianak berkedudukan di Pontianak (Indonesian)
official name
Kota Pontianak (Indonesian)
start time
7 May 1999
1 reference
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
131
subject named as
KOTA PONTIANAK
Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Indonesian)
start time
23 July 1974
end time
7 May 1999
0 references
Kotamadya Pontianak (Indonesian)
start time
31 December 1965
end time
23 July 1974
0 references
Kotapraja Pontianak (Indonesian)
start time
18 January 1957
end time
31 December 1965
2 references
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959
title
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
a. Daerah-daerah Tingkat II : Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapus Hulu dan Kotapraja Pontianak termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
Kota Besar Pontianak (Indonesian)
start time
7 January 1953
end time
18 January 1957
3 references
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 1 I
quotation
15. Kota Pontianak yang meliputi wilayah "Landschapsgemente Pontianak" yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No 24/1/1946/PK (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 15. Kota Besar Pontianak (Indonesian)
Pasal 58 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1957
title
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesian)
section
Pasal 73 ayat (2)
quotation
Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesian)
Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesian)
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1956
title
Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur (Indonesian)
section
Pasal 1
quotation
1. Propinsi Kalimantan-Barat, yang wilayahnya meliputi daerah-daerah otonom Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas-Hulu dan Kota Besar Pontianak, tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 9 sampai dengan 15 Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9) (Indonesian)
Pasal 93. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri (Indonesian)
Kota Pontianak (Indonesian)
end time
7 January 1953
1 reference
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 1 I
quotation
15. Kota Pontianak yang meliputi wilayah "Landschapsgemente Pontianak" yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No 24/1/1946/PK (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 15. Kota Besar Pontianak (Indonesian)
Pasal 58 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953 (Indonesian)
Landschapsgemente Pontianak (Dutch)
end time
7 January 1953
start time
16 September 1949
0 references
Stadsgerneente Pontianak (Dutch)
start time
14 August 1946
end time
16 September 1949
0 references
capital of
West Kalimantan
start time
29 November 1956
1 reference
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1956
title
Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
Pemerintah daerah otonom: […] 1. Propinsi Kalimantan-Barat berkedudukan di Pontianak (Indonesian)
Pasal 93. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri (Indonesian)
Q56122218
start time
27 December 1949
end time
17 August 1950
0 references
Pontianak
2 references
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959
title
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 3 ayat (1)
quotation
Pemerintah Daerah : (Indonesian)
2. Daerah Tingkat II Pontianak berkedudukan di Pontianak (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2 ayat (1)
quotation
13. Kabupaten Pontianak berkedudukan di Pontianak (Indonesian)
1953-01-07 (Indonesian)
located in the administrative territorial entity
West Kalimantan
start time
1 January 1957
4 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022
page(s)
2568
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2597
subject named as
Kota Pontianak
object named as
Kalimantan Barat
stated in
Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959
title
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 2
quotation
a. Daerah-daerah Tingkat II : Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapus Hulu dan Kotapraja Pontianak termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
131
subject named as
KOTA PONTIANAK
Kalimantan
1 reference
stated in
Indonesian Emergency Law Number 3 of 1953
title
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
section
Pasal 1 I
quotation
15. Kota Pontianak yang meliputi wilayah "Landschapsgemente Pontianak" yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No 24/1/1946/PK (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 15. Kota Besar Pontianak (Indonesian)
Pasal 58 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953 (Indonesian)
contains the administrative territorial entity
North Pontianak
start time
8 August 1961
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2597
object named as
Pontianak Utara
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
131
subject named as
Pontianak Utara
East Pontianak
start time
8 August 1961
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2597
object named as
Pontianak Timur
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
131
subject named as
Pontianak Timur
South East Pontianak
start time
25 November 2006
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2598
object named as
Pontianak Tenggara
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
131
subject named as
Pontianak Tenggara
South Pontianak
start time
19 May 1968
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2597
object named as
Pontianak Selatan
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
131
subject named as
Pontianak Selatan
West Pontianak
start time
8 August 1961
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2597
object named as
Pontianak Barat
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
131
subject named as
Pontianak Barat
Pontianak Kota
start time
29 August 2002
2 references
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Decree 300.2.2-2138 of 2025
page(s)
2597
object named as
Pontianak Kota
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
131
subject named as
Pontianak Kota
elevation above sea level
0.7±0.8 metre
0 references
4 metre
0 references
flag image
Flag of Pontianak City.png
2,560 × 1,707; 691 KB
0 references
coat of arms image
Seal of Pontianak.svg
474 × 428; 27 KB
0 references
page banner
WV banner Pontianak.jpg
3,150 × 450; 526 KB
0 references
local dialing code
0561
0 references
licence plate code
KB
0 references
Commons category
Pontianak
0 references

Identifiers

Dewey Decimal Classification
2--59832
0 references
administrative code of Indonesia
61.71
2 references
stated in
Code and Data of West Kalimantan Province Government Administration Area
stated in
Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 6 of 2008
title
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
section
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
page(s)
131
subject named as
KOTA PONTIANAK
GNS Unique Feature ID
-2692926
0 references
-2692928
0 references
SNARC ID
Q45409
0 references
Who's on First ID
102019381
0 references
890496681
0 references
 
edit
edit
    edit
      edit
        edit
          edit
            edit
            edit
              edit
                Retrieved from "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q14168&oldid=2463664358"