South Lampung (Q8147)
regency in Lampung Province, Indonesia
- South Lampung Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Lampung Selatan |
|
|
| English | South Lampung |
regency in Lampung Province, Indonesia |
|
Statements
2 references
Kab. Lampung Selatan
1158
1159
Kabupaten Lampung Selatan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan Di Provinsi Lampung (Indonesian)
Daerah Tingkat II
1 reference
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Lampung Selatan (multiple languages)
5 references
1159
Kabupaten Lampung Selatan
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
KAB. LAMPUNG SELATAN
1048
KAB. LAMPUNG SELATAN
Daerah Tingkat II Lampung Selatan (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
4 references
1159
Kabupaten Lampung Selatan
Lampung
Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
KAB. LAMPUNG SELATAN
5°33'44.7476"S, 105°32'51.1120"E
0 references
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Natar
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Sidomulyo
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Katibung
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Penengahan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Palas
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Jati Agung
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
45
Sragi
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Ketapang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
45
Candipuro
1 reference
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Kalianda
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
45
Raja Basa
1 reference
1 reference
2 references
1161
Tanjung Bintang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Tanjung Bintang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
45
Merbau Mataram
3 January 1997
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
a. Kecamatan Kota Agung (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
3 January 1997
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
b. Kecamatan Talang Padang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
c. Kecamatan Wonosobo (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
3 January 1997
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
d. Kecamatan Pulau Panggung (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
e. Kecamatan Pagelaran (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
f. Kecamatan Pringsewu (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
g. Kecamatan Sukoharjo (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
h. Kecamatan Pardasuka (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
3 January 1997
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
i. Kecamatan Cukuh Balak (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
3 January 1997
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
j. Kecamatan Gadingrejo (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
10 August 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Gedong Tataan (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Gedong Tataan
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
2
KAB. LAMPUNG SELATAN
Gedong Tataan
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
10 August 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Negeri Katon (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Negeri Katon
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
7
KAB. LAMPUNG SELATAN
Negeri Katon
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
10 August 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Tegineneng (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Tegineneng
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
8
KAB. LAMPUNG SELATAN
Tegineneng
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Way Lima (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
45
Way Lima
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
11
KAB. LAMPUNG SELATAN
Way Lima
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
10 August 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Padang Cermin (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Padang Cermin
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
1
KAB. LAMPUNG SELATAN
Padang Cermin
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
10 August 2007
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Punduh Pidada (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
45
Punduh Pidada
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
11
KAB. LAMPUNG SELATAN
Punduh Pidada
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Kecamatan Kedondong (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
Kedondong
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
1
KAB. LAMPUNG SELATAN
Kedondong
Menjadi wil. Kab. Pesawaran, UU No. 33/2007 (Indonesian)
101 metre
0 references
3 January 1997
1 reference
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Indonesian)
Pasal 4 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1997 (Indonesian)
10 August 2007
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
2,109.74 square kilometre
1 reference
1803
1 reference
Lampung Selatan
6 June 2023
South Lampung Regency
0 references
Identifiers
18.01
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
44
KAB. LAMPUNG SELATAN
1048
KAB. LAMPUNG SELATAN
Kabupaten Lampung Selatan
1 reference
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(16 entries)
- banwiki Kabupatén Lampung Selatan
- bewwiki Kabupatèn Lampung Kidul
- cebwiki Kabupaten Lampung Selatan
- dewiki Lampung Selatan
- enwiki South Lampung Regency
- frwiki Kabupaten de Lampung du Sud
- idwiki Kabupaten Lampung Selatan
- itwiki Reggenza di Lampung Selatan
- jvwiki Kabupatèn Lampung Kidul
- kgewiki Kabupaten Lampung Selatan
- minwiki Kabupaten Lampung Selatan
- mswiki Kabupaten Lampung Selatan
- suwiki Kabupatén Lampung Kidul
- svwiki Kabupaten Lampung Selatan
- zh_min_nanwiki Lâm Lampung Koān
- zhwiki 南楠榜縣
Wikibooks(0 entries)
Wikinews(0 entries)
Wikiquote(0 entries)
Wikisource(0 entries)
Wikiversity(0 entries)
Wikivoyage(2 entries)
- enwikivoyage South Lampung
- idwikivoyage Lampung Selatan