Batang Hari (Q7370)
Appearance
regency in Jambi Province, Indonesia
- Batang Hari Regency
- Batanghari Regency
- Batanghari
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Batang Hari |
|
|
| English | Batang Hari |
regency in Jambi Province, Indonesia |
|
Statements
Kabupaten
3 references
873
Kabupaten Batanghari
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari Di Provinsi Jambi (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) b
Daerah tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
1. Batanghari (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Daerah Swatantra Tingkat II
Daerah Tingkat II
2 references
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) b
Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
1. Batanghari (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 2. Batanghari (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
0 references
Batang Hari (multiple languages)
4 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci dan Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 6
(1) Membentuk Kecamatan Kumpeh Ulu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota (Indonesian)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kecamatan [...] di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, [...] Bungo Tebo, [...] Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Batin XXIV di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Batin XXIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Muara Tembesi (Indonesian)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, dan Sarolangun Bangko dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Mestong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Mestong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota (Indonesian)
Batanghari (multiple languages)
6 references
873
Kabupaten Batanghari
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) b
Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
1. Batanghari (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 2. Batanghari (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) b
Daerah tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
1. Batanghari (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
KAB. BATANGHARI
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
3 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci dan Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 6
(1) Membentuk Kecamatan Kumpeh Ulu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota (Indonesian)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kecamatan [...] di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, [...] Bungo Tebo, [...] Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Batin XXIV di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Batin XXIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Muara Tembesi (Indonesian)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, dan Sarolangun Bangko dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Mestong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Mestong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota (Indonesian)
Daerah Swatantra Tingkat II Batanghari (Indonesian)
1 reference
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) b
Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
1. Batanghari (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Daerah Tingkat II Batanghari (Indonesian)
1 reference
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 2. Batanghari (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Kabupaten Batanghari (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) b
Daerah tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
1. Batanghari (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Kabupaten Batang Hari (Indonesian)
1 reference
Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
Pasal 2
14. Kabupaten Batang Hari berkedudukan di Jambi (Indonesian)
1956-03-29 (Indonesian)
3 references
26 May 1979
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian (Indonesian)
Pasal 1
(1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dipindahkan tempat kedudukannya dari Kenali Asem ke Muara Bulian (Indonesian)
(3) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dalam ayat (1) meliputi sebagian dari Wilayah Kecamatan Muara Bulian (Indonesian)
Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1979 (Indonesian)
6 references
873
Kabupaten Batanghari
Jambi
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) b
Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
1. Batanghari (Indonesian)
termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
MEMORI PENJELASAN
2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 2. Batanghari (Indonesian)
PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1) b
Daerah tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
1. Batanghari (Indonesian)
Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
KAB. BATANGHARI
3 references
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang (Indonesian)
Pasal 2
(2) Pembentukan Kecamatan meliputi Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang (Indonesian)
(3) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah akibat dari Pemekaran Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pemayung (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
Bajubang
3 references
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kecamatan [...] di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, [...] Bungo Tebo, [...] Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Batin XXIV di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Batin XXIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Muara Tembesi (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
Batin XXIV
3 references
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang (Indonesian)
Pasal 2
(2) Pembentukan Kecamatan meliputi Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang (Indonesian)
(3) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah akibat dari Pemekaran Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pemayung (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
Maro Sebo Ilir
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
Maro Sebo Ulu
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
Mersam
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
Muara Bulian
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
Muara Tembesi
3 references
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kecamatan [...] di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, [...] Bungo Tebo, [...] Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 3
(1) Membentuk Kecamatan Pemayung di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Pemayung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Muara Bulian (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
Pemayung
4 October 1999
2 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci dan Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 6
(1) Membentuk Kecamatan Kumpeh Ulu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kecamatan Kumpeh Ulu (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
2 references
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan Kecamatan [...] di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, [...] Bungo Tebo, [...] Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 2
(1) Membentuk Kecamatan Maro Sebo di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Maro Sebo sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Sekernan (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
d. Kecamatan Maro Sebo (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
2 references
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, dan Sarolangun Bangko dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Indonesian)
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Mestong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Indonesian)
(2) Wilayah Kecamatan Mestong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
f. Kecamatan Mestong (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
14 June 1965
1 reference
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
Pasal 1 ayat (3)
Membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
a. Tungkal Ulu (Indonesian)
yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Batang Hari, dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965 (Indonesian)
14 June 1965
1 reference
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
Pasal 1 ayat (3)
Membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
b. Tungkal Ilir (Indonesian)
yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Batang Hari, dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965 (Indonesian)
14 June 1965
1 reference
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesian)
Pasal 1 ayat (3)
Membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
c. Muara Sabak (Indonesian)
yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Batang Hari, dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kecamatan Jambi Luar Kota (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
b. Kecamatan Sakernan (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
e. Kecamatan Kumpeh (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
45 metre
0 references
29 March 1956
1 reference
Pasal 1 Angka 14
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
5,804 square kilometre
1 reference
1504
1 reference
Batang Hari
6 June 2023
Batang Hari Regency
0 references
Identifiers
15.04
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
32
KAB. BATANGHARI
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(14 entries)
- banwiki Kabupatén Batanghari
- cebwiki Kabupaten Batang Hari
- dewiki Batang Hari (Regierungsbezirk)
- enwiki Batanghari Regency
- idwiki Kabupaten Batang Hari
- itwiki Reggenza di Batang Hari
- jvwiki Kabupatèn Batanghari
- minwiki Kabupaten Batanghari
- mswiki Batanghari
- nlwiki Batang Hari (regentschap)
- ptwiki Regência Batanghari
- ruwiki Батангхари (округ)
- svwiki Kabupaten Batang Hari
- zh_min_nanwiki Batang Hari Koān
