Lompat ke isi

Kota Bukittinggi (Q7248)

Ḍâri Wikidata
kotta kalabân perekonomian sè rajâ nomèr ḍuwâ’ è provinsi Sumatra Bârâ’, Inḍonèsia. Mènangka enklave ḍâri Kabhupatèn Agam, kotta rèya toman dhâddhi ibu kotta Inḍonèsia è bâkto Pamarènta Dhârurat Republik Inḍonèsia.
beccè'
Bahasa Label Deskripsi Juga dikenal sebagai
default for all languages
Bukittinggi
  • Bukittinggi
  • Bukit Tinggi
  • Kota Bukittinggi
Madhurâ
Kota Bukittinggi
kotta kalabân perekonomian sè rajâ nomèr ḍuwâ’ è provinsi Sumatra Bârâ’, Inḍonèsia. Mènangka enklave ḍâri Kabhupatèn Agam, kotta rèya toman dhâddhi ibu kotta Inḍonèsia è bâkto Pamarènta Dhârurat Republik Inḍonèsia.
    Inggris
    Bukittinggi
    city in West Sumatra Province, Indonesia
    • Kota Bukittinggi
    • Fort de Kock
    • Bukittinggi City

    Pernyataan

    iyâ rèya
    kota di Indonesia Indonesia
    2 rujukan
    tercantum sebagai Indonesia
    Kota Bukittinggi
    tercantum dalam Indonesia
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Indonesia
    halaman Indonesia
    678
    tercantum dalam Indonesia
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Indonesia
    halaman Indonesia
    676
    tercantum sebagai Indonesia
    Kota Bukittinggi
    kutipan Indonesia
    Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi Di Provinsi Sumatera Barat (Indonesia)
    Kota Besar Indonesia
    bermula sejak Indonesia
    23 Maret 1956
    berakhir pada Indonesia
    18 Jânuwari 1957
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang pembentukan Kota-Kota-Besar di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1
    kutipan Indonesia
    Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a sampai dengan c masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar (Indonesia)
    a. Bukittinggi dengan nama Kota-Besar Bukittinggi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Fort de Kock" (Staatsblad 1938 No. 358) termasuk dalam Staatsblad 1940 No. 154 jo. ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No. 391 (Indonesia)
    Pasal 18. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1956 (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 73 ayat (2)
    kutipan Indonesia
    Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesia)
    Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesia)
    Kotapraja Indonesia
    bermula sejak Indonesia
    18 Jânuwari 1957
    dinyatakan sebagai Indonesia
    Kotapraja
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 73 ayat (2)
    kutipan Indonesia
    Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesia)
    Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1 ayat (1) a
    kutipan Indonesia
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesia)
    9. Bukit Tinggi (Indonesia)
    termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesia)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesia)
    ibu kota kabupaten Indonesia
    berakhir pada Indonesia
    7 Jânuwari 1998
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 Indonesia
    judul Indonesia
    Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Darah Tingkat II Agam (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1
    kutipan Indonesia
    (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Indonesia)
    (2) Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Agam merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Indonesia)
    Yang dimaksud dengan Kota Lubuk Basung sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Lubuk Basung (Indonesia)
    Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1998 (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 2
    kutipan Indonesia
    1. Kabupaten Agam berkedudukan di Bukittinggi (Indonesia)
    1956-03-29 (Indonesia)
    sejak Indonesia
    22 Ḍèsèmber 1784Kalender Masehi Gregorius
    0 rujukan
    gambar Indonesia
    Daily Bukittinggi.jpg
    1.024 × 768; 288 KB
    1 rujukan
    diimpor dari proyek Wikimedia Indonesia
    Wikipedia bahasa Inggris Indonesia
    nama Indonesia
    Bukittinggi (Beberapa Bahasa)
    5 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Indonesia
    halaman Indonesia
    167
    dinyatakan dalam referensi sebagai Indonesia
    BUKITTINGGI
    tercantum dalam Indonesia
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Indonesia
    halaman Indonesia
    676
    dinyatakan dalam referensi sebagai Indonesia
    Kota Bukittinggi
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang pembentukan Kota-Kota-Besar di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1
    kutipan Indonesia
    Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a sampai dengan c masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar (Indonesia)
    a. Bukittinggi dengan nama Kota-Besar Bukittinggi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Fort de Kock" (Staatsblad 1938 No. 358) termasuk dalam Staatsblad 1940 No. 154 jo. ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No. 391 (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 2
    kutipan Indonesia
    1. Kabupaten Agam berkedudukan di Bukittinggi (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Indonesia
    halaman Indonesia
    612
    kode administratif Indonesia Indonesia
    13.75
    dinyatakan dalam referensi sebagai Indonesia
    KOTA BUKITTINGGI
    Bukit Tinggi (Beberapa Bahasa)
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1 ayat (1) a
    kutipan Indonesia
    Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi (Indonesia)
    Kotapraja-kotapraja […] 9. Bukit Tinggi (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1 ayat (1) a
    kutipan Indonesia
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesia)
    9. Bukit Tinggi (Indonesia)
    termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesia)
    nama resmi Indonesia
    Kota-Besar Bukittinggi (Indonesia)
    bermula sejak Indonesia
    23 Maret 1956
    berakhir pada Indonesia
    18 Jânuwari 1957
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang pembentukan Kota-Kota-Besar di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1
    kutipan Indonesia
    Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a sampai dengan c masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar (Indonesia)
    a. Bukittinggi dengan nama Kota-Besar Bukittinggi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Fort de Kock" (Staatsblad 1938 No. 358) termasuk dalam Staatsblad 1940 No. 154 jo. ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No. 391 (Indonesia)
    Pasal 18. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1956 (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 73 ayat (2)
    kutipan Indonesia
    Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesia)
    Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesia)
    Kotapraja Bukittinggi (Indonesia)
    bermula sejak Indonesia
    18 Jânuwari 1957
    1 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 73 ayat (2)
    kutipan Indonesia
    Semua Kota besar dan Kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kota Praja […] akan tetapi Daerah-daerah tersebut, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi kotapraja (Indonesia)
    Pasal 76 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957 (Indonesia)
    Kotapraja Bukit Tinggi (Indonesia)
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1 ayat (1) a
    kutipan Indonesia
    Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi (Indonesia)
    Kotapraja-kotapraja […] 9. Bukit Tinggi (Indonesia)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1 ayat (1) a
    kutipan Indonesia
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesia)
    9. Bukit Tinggi (Indonesia)
    termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesia)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesia)
    Kota Bukittinggi (Indonesia)
    1 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 Indonesia
    judul Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    halaman Indonesia
    26
    tercantum sebagai Indonesia
    KOTA BUKITTINGGI
    semboyan, slogan, atau moto Indonesia
    Saayun Salangkah (Minangkabau)
    0 rujukan
    ibu kota dari Indonesia
    Kabhupatèn Agam
    berakhir pada Indonesia
    7 Jânuwari 1998
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 Indonesia
    judul Indonesia
    Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Darah Tingkat II Agam (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1
    kutipan Indonesia
    (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Indonesia)
    (2) Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Agam merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam (Indonesia)
    Yang dimaksud dengan Kota Lubuk Basung sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Lubuk Basung (Indonesia)
    Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1998 (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 2
    kutipan Indonesia
    1. Kabupaten Agam berkedudukan di Bukittinggi (Indonesia)
    1956-03-29 (Indonesia)
    Sumatra Bârâ'
    berakhir pada Indonesia
    28 Sèptèmber 1979
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 Indonesia
    judul Indonesia
    Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1
    kutipan Indonesia
    (1) lbukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat di pindahkan dari Bukittinggi ke Padang (Indonesia)
    (2) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat berkedudukan di Padang (Indonesia)
    meskipun secara juridis formil ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah Bukittinggi tetapi pada kenyataannya sejak tahun 1957 Pusat penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dilaksanakan di Padang (Indonesia)
    Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1979 (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 2 ayat (1)
    kutipan Indonesia
    Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi (Indonesia)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesia)
    Akenneng è ḍâèra administratif
    Sumatra Bârâ'
    5 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    GEOnet Names Server Indonesia
    tanggal terbit Indonesia
    11 Junè 2018
    GNS Unique Feature Identifier Indonesia
    -2674321
    tercantum dalam Indonesia
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Indonesia
    halaman Indonesia
    678
    tercantum dalam Indonesia
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Indonesia
    halaman Indonesia
    676
    tercantum sebagai Indonesia
    Kota Bukittinggi
    dinyatakan sebagai Indonesia
    Sumatera Barat
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1 ayat (1) a
    kutipan Indonesia
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesia)
    9. Bukit Tinggi (Indonesia)
    termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesia)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesia)
    tercantum dalam Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 Indonesia
    judul Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    halaman Indonesia
    26
    tercantum sebagai Indonesia
    KOTA BUKITTINGGI
    Sumatera Tengah Indonesia
    1 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Indonesia
    judul Indonesia
    Undang-undang pembentukan Kota-Kota-Besar di Propinsi Sumatera Tengah (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    Pasal 1
    kutipan Indonesia
    Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini sub a sampai dengan c masing-masing dibentuk sebagai Kota-Besar (Indonesia)
    a. Bukittinggi dengan nama Kota-Besar Bukittinggi, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Fort de Kock" (Staatsblad 1938 No. 358) termasuk dalam Staatsblad 1940 No. 154 jo. ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No. 391 (Indonesia)
    Pasal 18. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1956 (Indonesia)
    zona waktu Indonesia
    UTC+7 Indonesia
    0 rujukan
    koordinat tempat Indonesia

    Peta

    0°18'35"S, 100°22'31"E
    1 rujukan
    diimpor dari proyek Wikimedia Indonesia
    Wikipedia bahasa Rusia Indonesia
    jabatan kepala pemerintahan Indonesia
    Wali Kota Bukittinggi Indonesia
    0 rujukan
    pembagian administratif Indonesia
    Aur Birugo Tigo Baleh Indonesia
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Indonesia
    halaman Indonesia
    676
    dinyatakan sebagai Indonesia
    Aur Birugo Tigo Baleh
    tercantum dalam Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 Indonesia
    judul Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    halaman Indonesia
    26
    tercantum sebagai Indonesia
    Aur Birugo Tigo Baleh
    Guguak Panjang Indonesia
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Indonesia
    halaman Indonesia
    676
    dinyatakan sebagai Indonesia
    Guguak Panjang
    tercantum dalam Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 Indonesia
    judul Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    halaman Indonesia
    26
    tercantum sebagai Indonesia
    Guguak Panjang
    Mandiangin Koto Selayan Indonesia
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Indonesia
    halaman Indonesia
    676
    dinyatakan sebagai Indonesia
    Mandiangin Koto Selayan
    tercantum dalam Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 Indonesia
    judul Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    halaman Indonesia
    26
    tercantum sebagai Indonesia
    Mandiangin K. Selayan
    ketinggian di atas permukaan laut Indonesia
    930±1 meter
    1 rujukan
    diimpor dari proyek Wikimedia Indonesia
    Wikipedia bahasa Inggris Indonesia
    893 meter
    0 rujukan
    berbatasan dengan Indonesia
    Kabhupatèn Agam
    0 rujukan
    gambar lambang Indonesia
    gambar segel Indonesia
    Bukittinggi Symbol.jpg
    125 × 159; 8 KB
    1 rujukan
    diimpor dari proyek Wikimedia Indonesia
    Wikipedia bahasa Inggris Indonesia
    spanduk halaman Indonesia
    Bukittinggi banner.JPG
    5.184 × 748; 1,6 MB
    0 rujukan
    kode wilayah Badan Pusat Statistik Indonesia
    1375
    1 rujukan
    tercantum sebagai Indonesia
    Bukittinggi
    diakses pada Indonesia
    6 Junè 2023
    situs rujukan Indonesia
    https://sig.bps.go.id/bridging-kode/
    kategori di Commons Indonesia
    Bukittinggi
    0 rujukan

    Penanda

    GND Indonesia
    identifikasi FAST Indonesia
    1238040
    1 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Virtual International Authority File Indonesia
    penanda VIAF Indonesia
    149009872
    diakses pada Indonesia
    7 Ḍèsèmber 2025
    kode administratif Indonesia Indonesia
    13.75
    2 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 Indonesia
    judul Indonesia
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesia)
    bagian, ayat, atau paragraf Indonesia
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    halaman Indonesia
    26
    tercantum sebagai Indonesia
    KOTA BUKITTINGGI
    tercantum dalam Indonesia
    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Indonesia
    halaman Indonesia
    612
    tercantum sebagai Indonesia
    KOTA BUKITTINGGI
    ID Comic Vine Indonesia
    4020-60458
    0 rujukan
    De Agostini ID Inggris
    Bukittinggi
    tercantum sebagai Indonesia
    Bukittinggi
    0 rujukan
    ID Freebase Indonesia
    /m/05g63n
    1 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    Sisa Data Freebase Indonesia
    tanggal terbit Indonesia
    28 Oktober 2013
    penanda GeoNames Indonesia
    1647866
    tercantum sebagai Indonesia
    Bukittinggi
    1 rujukan
    tercantum dalam Indonesia
    GeoNames Indonesia
    1647865
    tercantum sebagai Indonesia
    Kota Bukittinggi
    1 rujukan
    diimpor dari proyek Wikimedia Indonesia
    Wikipedia bahasa Swedia Indonesia
    ID relasi di OpenStreetMap Indonesia
    14954677
    0 rujukan
    Penanda Who's on First Indonesia
    102020785
    0 rujukan
     
    beccè'
    beccè'
      beccè'
        beccè'
          beccè'
            beccè'
              beccè'
              beccè'
                beccè'
                  Èpondhut ḍâri "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q7248&oldid=2516968483"