North Tapanuli (Q5863)
regency in North Sumatra Province, Indonesia
- North Tapanuli Regency
- Taput
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Tapanuli Utara |
|
|
| English | North Tapanuli |
regency in North Sumatra Province, Indonesia |
|
Statements
2 references
Kab. Tapanuli Utara
332
328
Kabupaten Tapanuli Utara
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara Di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Tapanuli Utara (multiple languages)
3 references
328
Kabupaten Tapanuli Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
KAB. TAPANULI UTARA
Kabupaten Tapanuli Utara (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 9. Kabupaten Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung (Indonesian)
1956-11-24 (Indonesian)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Indonesian)
2 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung (Indonesian)
1964-01-01 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung (Indonesian)
1964-01-01 (Indonesian)
3 references
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 9. Kabupaten Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung (Indonesian)
1956-11-24 (Indonesian)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung (Indonesian)
1964-01-01 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung (Indonesian)
1964-01-01 (Indonesian)
3 references
328
Kabupaten Tapanuli Utara
Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
KAB. TAPANULI UTARA
2°0'10.080"N, 99°4'14.520"E
0 references
3 references
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
1. Tarutung (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Tarutung
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Siatas Barita
3 references
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
7. Andian Koting (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Hadian Koting
3 references
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
2. Sipoholon (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Sipoholon
3 references
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
6. Pahae Djulu (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Pahae Julu
3 references
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
5. Pahae Djae (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Pahae Jae
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Simangumban
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Purba Tua
3 references
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
8. Siborong-borong (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Siborong-Borong
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Pagaran
3 references
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
13. Parmonangah (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Parmonangan
3 references
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
3. Sipahutar (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Sipahutar
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Garoga
3 references
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
4. Pangaribuan (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Pangaribuan
3 references
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
21. Muara (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
Muara
1 January 1964
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 1. 1.
Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah […] Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 January 1964
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 1. 1.
Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah […] Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 January 1964
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 1. 1.
Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah […] Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 January 1964
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 1. 1.
Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah […] Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 1. 1.
Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah […] Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 1. 1.
Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah […] Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 1. 1.
Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah […] Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 January 1964
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 1. 1.
Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah […] Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
a. Kecamatan Balige (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
15. Balige (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
b. Kecamatan Laguboti (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
16. Laguboti (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
c. Kecamatan Silaen (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
18. Silaen (Indonesian)
23 November 1998
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
d. Kecamatan Habinsaran (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
20. Habinsaran (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
e. Kecamatan Porsea (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
17. Porsea (Indonesian)
23 November 1998
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
f. Kecamatan Lumbajulu (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
19. Lumban Djulu (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
g. Kecamatan Simanindo (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
26. Simanindo (Indonesian)
23 November 1998
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
h. Kecamatan Pangururan (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
22. Pangururan (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
i. Kecamatan Palipi (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
23. Palipi (Indonesian)
23 November 1998
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
j. Kecamatan Onan Runggu (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
24. Onanrunggu (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
k. Kecamatan Harian (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
25. Harian (Indonesian)
23 November 1998
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: (Indonesian)
l. Kecamatan Sianjur Mula-mula (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
25 February 2003
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas: (Indonesian)
a. Kecamatan Parlilitan (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
12. Parlilitan (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas: (Indonesian)
b. Kecamatan Pollung (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas: (Indonesian)
c. Kecamatan Baktiraja (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
25 February 2003
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas: (Indonesian)
d. Kecamatan Paranginan (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
25 February 2003
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas: (Indonesian)
e. Kecamatan Lintong Nihuta (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
9. Litongnihuta (Indonesian)
25 February 2003
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas: (Indonesian)
f. Kecamatan Dolok Sanggul (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
10. Dolok Sanggul (Indonesian)
25 February 2003
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas: (Indonesian)
g. Kecamatan Sijama Polang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
25 February 2003
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas: (Indonesian)
h. Kecamatan Onan Ganjang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
11. Onangandjeng (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas: (Indonesian)
i. Kecamatan Pakkat (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 9), menjadi Undang-undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58, diubah […] sehingga wilayah meliputi wilayah kecamatan: (Indonesian)
14. Pakkat (Indonesian)
25 February 2003
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas: (Indonesian)
j. Kecamatan Tarabintang (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
1,274 metre
0 references
23 November 1998
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samusir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Indonesian)
Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 (Indonesian)
25 February 2003
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Indonesian)
3,764.65 square kilometre
1 reference
1205
1 reference
Tapanuli Utara
6 June 2023
North Tapanuli Regency
0 references
Identifiers
12.02
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
10
KAB. TAPANULI UTARA
282
KAB. TAPANULI UTARA
1 reference
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(18 entries)
- banwiki Kabupatén Tapanuli Utara
- bbcwiki Kabupaten Tapanuli Utara
- bewwiki Kabupatèn Tapanuli Lor
- cebwiki Kabupaten Tapanuli Utara
- dewiki Tapanuli Utara
- dtpwiki Kabupaten Tapanuli Utara
- enwiki North Tapanuli Regency
- frwiki Kabupaten de Tapanuli du Nord
- idwiki Kabupaten Tapanuli Utara
- itwiki Reggenza di Tapanuli Settentrionale
- jvwiki Kabupatèn Tapanuli Lor
- kgewiki Kabupaten Tapanuli Utara
- minwiki Kabupaten Tapanuli Utara
- mswiki Tapanuli Utara
- ruwiki Северное Тапанули
- svwiki Kabupaten Tapanuli Utara
- thwiki อำเภอตาปานูลีเหนือ
- viwiki Bắc Tapanuli (huyện)