Jump to content

South Aceh (Q5759)

From Wikidata
regency in Aceh Province, Indonesia
  • South Aceh Regency
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Aceh Selatan
  • Aceh-Selatan
  • Kab. Aceh Selatan
  • Aceh Selatan
English
South Aceh
regency in Aceh Province, Indonesia
  • South Aceh Regency

Statements

2 references
Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten […] 7. Aceh-Selatan (Indonesian)
dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara […] dan dibentuk menjadi daerah […] tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh" (Indonesian)
Aceh Selatan (multiple languages)
4 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
KAB. ACEH SELATAN
Kabupaten Aceh Selatan (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 7. Kabupaten Aceh Selatan berkedudukan di Tapa'tuan (Indonesian)
PASAL II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1956 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 7. Kabupaten Aceh Selatan berkedudukan di Tapa'tuan (Indonesian)
PASAL II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1956 (Indonesian)
7 December 1956
4 references
Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten […] 7. Aceh-Selatan (Indonesian)
dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara […] dan dibentuk menjadi daerah […] tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh" (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
KAB. ACEH SELATAN
7 December 1956
1 reference
Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten […] 7. Aceh-Selatan (Indonesian)
dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara […] dan dibentuk menjadi daerah […] tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh" (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 (Indonesian)
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Bakongan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Bakongan Timur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Kluet Selatan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Kluet Tengah
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Kluet Timur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Kluet Utara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Labuhan Haji
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Labuhan Haji Barat
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Labuhan Haji Timur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Pasi Raja
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Tapaktuan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Trumon Timur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
20 April 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil berasal dari sebagaian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
a. Kecamatan Simpang Kiri (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
20 April 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil berasal dari sebagaian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
b. Kecamatan Simpang Kanan (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
20 April 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil berasal dari sebagaian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
c. LKecamatan Singkil (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
20 April 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil berasal dari sebagaian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut : (Indonesian)
d. Kecamatan Pulau Banyak (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
10 April 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas: (Indonesian)
a. Kecamatan Blangpidie (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
10 April 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas: (Indonesian)
b. Kecamatan Manggeng (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
10 April 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas: (Indonesian)
c. Kecamatan Tangan-tangan (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
10 April 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas: (Indonesian)
d. Kecamatan Susoh (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
10 April 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas: (Indonesian)
e. Kecamatan Kuala Batee (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
10 April 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas: (Indonesian)
f. Kecamatan Babahrot (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
117 metre
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Indonesian)
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil berasal dari sebagaian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 (Indonesian)
South Aceh Regency
0 references

Identifiers

11.01
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
KAB. ACEH SELATAN
Kabupaten Aceh Selatan
1 reference
 
edit
    edit
      edit
        edit
          edit
            edit
              edit
                edit