Pidie (Q5751)
Appearance
regency in Aceh Province, Indonesia
- Pidie Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Pidie |
|
|
| English | Pidie |
regency in Aceh Province, Indonesia |
|
Statements
3 references
120
Kabupaten Pidie
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie Di Aceh (Indonesian)
Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten […] 2. Pidie (Indonesian)
dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara […] dan dibentuk menjadi daerah […] tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh" (Indonesian)
Pidie (multiple languages)
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
KAB. PIDIE
Kabupaten Pidie (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 2. Kabupaten Pidie berkedudukan di Sigli (Indonesian)
1956-11-24 (Indonesian)
4 references
1 reference
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 2. Kabupaten Pidie berkedudukan di Sigli (Indonesian)
1956-11-24 (Indonesian)
7 December 1956
4 references
120
Kabupaten Pidie
Aceh
Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten […] 2. Pidie (Indonesian)
dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara […] dan dibentuk menjadi daerah […] tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh" (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
KAB. PIDIE
7 December 1956
1 reference
Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten […] 2. Pidie (Indonesian)
dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara […] dan dibentuk menjadi daerah […] tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh" (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 (Indonesian)
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Batee
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Delima
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Geulumpang Tiga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Geumpang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Glumpang Baro
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Grong-grong
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Indra Jaya
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Kembang Tanjong
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Titeue/Keumala
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Kota Sigli
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Mane
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Mila
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Muara Tiga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Mutiara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Mutiara Timur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Padang Tiji
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Peukan Baro
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Pidie
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Sakti
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Simpang Tiga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Tangse
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Tiro/Truseb
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Meureudu (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Meurendu
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Ulim (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Ulim
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Jangka Buya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Jangka Buya
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Bandar Dua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Bandar Dua
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Meurah Dua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
5
Meurah Dua
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Bandar Baru (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Bandar Baru
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Kecamatan Panteraja (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Pante Raja
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
h. Kecamatan Trienggadeng (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
Trieng Gadeng
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
1,010 metre
0 references
2 January 2007
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
3,086.95 square kilometre
1 reference
1109
1 reference
Pidie Regency
0 references
Identifiers
11.07
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
4
KAB. PIDIE
Kabupaten Pidie
1 reference
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(23 entries)
- acewiki Kabupatèn Pidie
- banwiki Kabupatén Pidie
- bewiki Підзі
- bewwiki Kabupatèn Pidi
- btmwiki Kabupaten Pidie
- cebwiki Kabupaten Pidie
- dewiki Pidie
- enwiki Pidie Regency
- eswiki Kabupaten Pidie
- frwiki Kabupaten de Pidie
- gorwiki Kabupaten Pidie
- idwiki Kabupaten Pidie
- itwiki Reggenza di Pidie
- jvwiki Kabupatèn Pidie
- map_bmswiki Kabupaten Pidie
- minwiki Kabupaten Pidie
- mswiki Kabupaten Pidie
- nlwiki Pidie (regentschap)
- ruwiki Пиди
- suwiki Kabupatén Pidie
- svwiki Kabupaten Pidie
- ukwiki Піді (регентство)
- zh_min_nanwiki Pidie Koān
