Jump to content

Pidie (Q5751)

From Wikidata
regency in Aceh Province, Indonesia
  • Pidie Regency
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Pidie
  • Pidie
  • Kab. Pidie
English
Pidie
regency in Aceh Province, Indonesia
  • Pidie Regency

Statements

3 references
120
Kabupaten Pidie
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie Di Aceh (Indonesian)
Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten […] 2. Pidie (Indonesian)
dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara […] dan dibentuk menjadi daerah […] tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh" (Indonesian)
Pidie (multiple languages)
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
KAB. PIDIE
Kabupaten Pidie (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 2. Kabupaten Pidie berkedudukan di Sigli (Indonesian)
1956-11-24 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah: […] 2. Kabupaten Pidie berkedudukan di Sigli (Indonesian)
1956-11-24 (Indonesian)
7 December 1956
4 references
Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten […] 2. Pidie (Indonesian)
dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara […] dan dibentuk menjadi daerah […] tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh" (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
KAB. PIDIE
7 December 1956
1 reference
Undang-undang tentang pembentukan deretan otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten […] 2. Pidie (Indonesian)
dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara […] dan dibentuk menjadi daerah […] tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh" (Indonesian)
Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 (Indonesian)

Map

5°4'48.00"N, 96°6'36.00"E
0 references
443,718
0 references
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Geulumpang Tiga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Geumpang
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Glumpang Baro
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Grong-grong
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Indra Jaya
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Kembang Tanjong
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Titeue/Keumala
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Kota Sigli
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Muara Tiga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Mutiara Timur
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Padang Tiji
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Peukan Baro
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Simpang Tiga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Tiro/Truseb
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Meureudu (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Meurendu
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Ulim (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Jangka Buya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Jangka Buya
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Bandar Dua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Bandar Dua
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Meurah Dua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Meurah Dua
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Bandar Baru (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Bandar Baru
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Kecamatan Panteraja (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Pante Raja
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
h. Kecamatan Trienggadeng (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
Trieng Gadeng
Menjadi wil. Kab. Pidie Jaya, UU No. 7 / 2007 (Indonesian)
1,010 metre
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
0 references
Pidie Regency
0 references

Identifiers

11.07
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
KAB. PIDIE
 
edit
    edit
      edit
        edit
          edit
            edit
              edit
                edit