Salta al contegnùo

Java Osidental (Q3724)

Da Wikidata
provincia dell'Indonesia italian
Łéngua Targheta Descrision Anca conosesto cofà
predefinito per tutte le lingue
Jawa Barat
  • Prov. Jawa Barat
  • Jawa Barat
  • Jawa - Barat
  • Djawa Barat
vèneto
Java Osidental
Njiancora ła xé sta definìa na descrision
    ingleze
    West Java
    province in Indonesia
    • Province of West Java
    • Provinsi Jawa Barat
    • Jawa Barat
    • Jabar
    • West Java Province

    Declaramenti

    4 riferimenti
    1370
    Jawa Barat
    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (indonezian)
    Peraturan pembentukan daerah propinsi (indonezian)
    Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (indonezian)
    1. Jawa - Barat (indonezian)
    Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (indonezian)
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (indonezian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Daerah jang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Barat (indonezian)
    Pasal 7. Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (indonezian)
    Mesjid Agung Bandung.JPG
    800 × 600; 271 KB
    Nalatak a Meskita ti Bandung (ilocan)
    imazene radar satełitar (vèneto)
    0 riferimenti
    Jawa - Barat (multilengua)
    1 riferimento
    Peraturan pembentukan daerah propinsi (indonezian)
    Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (indonezian)
    1. Jawa - Barat (indonezian)
    Djawa Barat (multilengua)
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (indonezian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Daerah jang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Barat (indonezian)
    Propinsi Jawa - Barat (indonezian)
    1 riferimento
    Peraturan pembentukan daerah propinsi (indonezian)
    Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (indonezian)
    1. Jawa - Barat (indonezian)
    Propinsi Djawa Barat (indonezian)
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (indonezian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Daerah jang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Barat (indonezian)
    Propinsi Jawa Barat (indonezian)
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (indonezian)
    Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat (indonezian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (indonezian)
    Jawa Kulon (sundaneze)
    0 riferimenti
    Gemah Ripah Répéh Rapih (sundaneze)
    0 riferimenti
    3 riferimenti
    Peraturan pembentukan daerah propinsi (indonezian)
    Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (indonezian)
    1. Jawa - Barat (indonezian)
    Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (indonezian)
    Bandung italian
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (indonezian)
    Pasal 2 ayat (1)
    Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Barat berkedudukan di kota Bandung (indonezian)
    Pasal 7. Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (indonezian)
    3 riferimenti
    Peraturan pembentukan daerah propinsi (indonezian)
    Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (indonezian)
    1. Jawa - Barat (indonezian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    54
    JAWA BARAT
    Java ingleze
    0 riferimenti
    Giava italian
    0 riferimenti
    Bey Machmudin ingleze
    5 set 2023
    0 riferimenti
    Ridwan Kamil ingleze
    5 set 2018
    5 set 2023
    0 riferimenti
    13 xug 2008
    13 xug 2018
    0 riferimenti
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    54
    KAB. BOGOR
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    62
    KAB. CIREBON
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    70
    KOTA DEPOK
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    57
    KAB. BANDUNG
    Bandung italian
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    69
    KOTA BANDUNG
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    68
    KAB. BANDUNG BARAT
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    71
    KOTA BANJAR
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    68
    KAB. BEKASI
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    70
    KOTA BEKASI
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    69
    KOTA BOGOR
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    61
    KAB. CIAMIS
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    56
    KAB. CIANJUR
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    71
    KOTA CIMAHI
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    58
    KAB. GARUT
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    65
    KAB. INDRAMAYU
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    67
    KAB. KARAWANG
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    61
    KAB. KUNINGAN
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    63
    KAB. MAJALENGKA
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    66
    KAB. PURWAKARTA
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    66
    KAB. SUBANG
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    55
    KAB. SUKABUMI
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    69
    KOTA SUKABUMI
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    64
    KAB. SUMEDANG
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    59
    KAB. TASIKMALAYA
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    71
    KOTA TASIKMALAYA
    2 riferimenti
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    70
    KOTA CIREBON
    17 oto 2000
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (indonezian)
    Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (indonezian)
    1. Kabupaten Serang (indonezian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (indonezian)
    Pandeglang italian
    17 oto 2000
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (indonezian)
    Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (indonezian)
    2. Kabupaten Pandeglang (indonezian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (indonezian)
    17 oto 2000
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (indonezian)
    Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (indonezian)
    3. Kabupaten Lebak (indonezian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (indonezian)
    17 oto 2000
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (indonezian)
    Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (indonezian)
    4. Kabupaten Tangerang (indonezian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (indonezian)
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (indonezian)
    Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (indonezian)
    5. Kota Tangerang (indonezian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (indonezian)
    17 oto 2000
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (indonezian)
    Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas: (indonezian)
    6. Kota Cilegon (indonezian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (indonezian)
    881 metro
    0 riferimenti
    0 riferimenti
    0 riferimenti
    Baduy ingleze
    0 riferimenti
    17 oto 2000
    1 riferimento
    Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Banten (indonezian)
    Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat (indonezian)
    Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2000 (indonezian)
    35 377,76 chiłòmetro cuadro
    1 riferimento
    IndonesiaWestJava.png
    800 × 375; 97 KB
    0 riferimenti
    West Java in Indonesia.svg
    982 × 450; 793 KB
    0 riferimenti
    Indonesia West Java location map.svg
    1 250 × 1 250; 4,85 MB
    0 riferimenti
    0 riferimenti
    0 riferimenti
    Banner Salak.jpg
    2 832 × 409; 294 KB
    0 riferimenti
    West Java
    0 riferimenti

    Identifegadori

    ID-JB
    1 riferimento
    Západní Jáva (Indonésie : provincie)
    2--59824
    0 riferimenti
    32
    1 riferimento
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (indonezian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    54
    JAWA BARAT
    ID30
    10 zen 2002
    1 riferimento
    ID06
    10 zen 2002
    1 riferimento
    Jawa Barat
    1 riferimento
    0 riferimenti
    ID.JR
    0 riferimenti
    0 riferimenti
    0 riferimenti
     
                Traesto fora da Wikipèdia - L'ençiclopedia łìbara e cołaboradiva in łéngua Vèneta "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q3724&oldid=2460837582"