Jayawijaya (Q27529)
regency in Highland Papua Province, Indonesia
- Jayawijaya Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Jayawijaya |
|
|
| English | Jayawijaya |
regency in Highland Papua Province, Indonesia |
|
Statements
5 references
Kabupaten Jayawijaya
Kab. Jayawijaya
3796
3757
Kabupaten Jayawijaya
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Jayawijaya (multiple languages)
3 references
3757
Kabupaten Jayawijaya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
KAB. JAYAWIJAYA
Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
4 references
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 6
Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
KAB. JAYAWIJAYA
25 July 2022
3 references
3757
Kabupaten Jayawijaya
Papua Pegunungan
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
4°4'59.988"S, 139°4'59.988"E
0 references
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Kurulu
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Musatfak
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
Pelebaga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Wamena
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Asologaima
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Hubikosi
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Walelagama
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Wolo
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
Yalengga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Asolokobal
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Bolakme
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 7
Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
1. Distrik Borme (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 7
Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
2. Distrik Okbibab (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 7
Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
3. Distrik Kiwirok (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 7
Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
4. Distrik Batom (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 7
Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
5. Distrik Oksibil (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 7
Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
6. Distrik Iwur (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 8
Kabupaten Yahukimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
1. Distrik Kurima (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 8
Kabupaten Yahukimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
2. Distrik Anggruk (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 8
Kabupaten Yahukimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
3. Distrik Ninia (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 9
Kabupaten Tolikara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
1. Distrik Kembu (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Distrik Bokondini
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 9
Kabupaten Tolikara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
2. Distrik Bokondini (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Distrik Karubaga
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 9
Kabupaten Tolikara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
3. Distrik Karubaga (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
Distrik Kanggime.
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 9
Kabupaten Tolikara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas : (Indonesian)
4. Distrik Kanggime (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
2 references
3186
Pemekaran Kec. Wamena Perda No. 16/2009 (Indonesian)
Trikora
2 references
3186
Pemekaran Kec. Wamena Perda No. 16/2009 (Indonesian)
2 references
3186
Pemekaran Kec. Wamena Perda No. 16/2009 (Indonesian)
2 references
3187
Pemekaran Kec. Wamena Perda No. 16/2009 (Indonesian)
2 references
3187
Pemekaran Kec. Hubikosi Perda No. 16/2009 (Indonesian)
Hubikiak
2 references
3187
Pemekaran Kec Pelebaga Perda No 16/2009 (Indonesian)
2 references
3188
Pemekaran Kec Pelebaga Perda No 16/2009 (Indonesian)
Taelarek
2 references
3188
Pemekaran Kec Walelagama Perda No 16/2009 (Indonesian)
Itlay Hisage
2 references
3188
Pemekaran Kec Walelagama Perda No 16/2009 (Indonesian)
Siepkosi
2 references
3189
Pemekaran Kec Kurulu Perda No 16/2009 (Indonesian)
Usilimo
2 references
3189
Pemekaran Kec Kurulu Perda No 16/2009 (Indonesian)
Wita Waya
2 references
3189
Pemekaran Kec Kurulu Perda No 16/2009 (Indonesian)
Libarek
2 references
3189
Pemekaran Kec Kurulu Perda No 16/2009 (Indonesian)
Wadangku
2 references
3190
Pemekaran Kec Kurulu Perda No 16/2009 (Indonesian)
2 references
3190
Pemekaran Kec Yalengga Perda No 16/2009 (Indonesian)
2 references
3190
Pemekaran Kec Bolakme Perda No 16/2009 (Indonesian)
2 references
3191
Pemekaran Kec Bolakme Perda No 16/2009 (Indonesian)
Molagalome
2 references
3191
Pemekaran Kec Bolakme Perda No 16/2009 (Indonesian)
Tagineri
2 references
3191
Pemekaran Kec Asologaima Perda No 16/2009 (Indonesian)
Silo Karno Doga
3765
Silo Karno Doga
2 references
3191
Pemekaran Kec Asologaima Perda No 16/2009 (Indonesian)
Piramid
2 references
3192
Pemekaran Kec Asologaima Perda No 16/2009 (Indonesian)
Muliama
2 references
3192
Pemekaran Kec Wollo Perda No 16/2009 (Indonesian)
2 references
3192
Pemekaran Kec Wollo Perda No 16/2009 (Indonesian)
2 references
3193
Pemekaran Kec Asolo Kobal Perda No 16/2009 (Indonesian)
2 references
3193
Pemekaran Kec Asolo Kobal Perda No 16/2009 (Indonesian)
Asotipo
2 references
3193
Pemekaran Kec Asolo Kobal Perda No 16/2009 (Indonesian)
2 references
3194
Pemekaran Kec Maima Perda No 17/2011 (Indonesian)
Popugoba
2 references
3194
Pemekaran Kec Asolo Gaima Perda No 17/2011 (Indonesian)
2 references
3194
Pemekaran Kec Wamena Perda No 17/2011 (Indonesian)
Wesaput
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Mamberamo Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Distrik Kobakma (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Kobakma
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Mamberamo Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Distrik Kelila (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Kelila
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Mamberamo Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Distrik Eragayam (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Eragayam
4 January 2008
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Mamberamo Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Distrik Megambilis (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Megambilis
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Mamberamo Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Distrik Ilugwa (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
Ilugwa
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Yalimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Distrik Elelim (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Elelim
4 January 2008
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Yalimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Distrik Apalapsili (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Apalapsili
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Yalimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Distrik Abenaho (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Abenaho
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Yalimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Distrik Benawa (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Benawa
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Yalimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Distrik Welarek (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
Welarek
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Distrik Tiom (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Tiom
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Distrik Pirime (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Pirime
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Distrik Makki (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Makki
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Distrik Gamelia (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Gamelia
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Distrik Dimba (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Dimba
4 January 2008
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Distrik Melagineri (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Melagineri
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Distrik Balingga (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
Balingga
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
h. Distrik Tiomneri (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Tiomneri
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
i. Distrik Kuyawage (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Kuyawage
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
j. Distrik Poga (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
Poga
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Nduga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Distrik Kenyam (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Kenyam
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Nduga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Distrik Mapenduma (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Mapenduma
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Nduga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Distrik Yigi (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Yigi
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Nduga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Distrik Wosak (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
Wosak
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Nduga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Distrik Geselma (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
Geselma
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Nduga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Distrik Mugi (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
Mugi
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Nduga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Distrik Mbuwa (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
Mbuwa
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Nduga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
h. Distrik Gearek (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
Gearek
1,978 metre
0 references
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 7
Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 8
Kabupaten Yahukimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
11 December 2002
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 9
Kabupaten Tolikara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 31 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 (Indonesian)
4 January 2008
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Mamberamo Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
4 January 2008
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Yalimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
4 January 2008
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
4 January 2008
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Nduga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008 (Indonesian)
7,030.66 square kilometre
1 reference
9402
1 reference
Jayawijaya
6 June 2023
Identifiers
91.02
9 November 2022
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
KAB. JAYAWIJAYA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
KAB. JAYAWIJAYA
95.01
9 November 2022
2 references
3757
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Indonesian)
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(16 entries)
- banwiki Kabupatén Jayawijaya
- bewwiki Kabupatèn Puncak Jayawijaya
- cebwiki Kabupaten Jayawijaya
- dewiki Jayawijaya
- enwiki Jayawijaya Regency
- eswiki Regencia de Jayawijaya
- frwiki Kabupaten de Jayawijaya
- idwiki Kabupaten Jayawijaya
- itwiki Reggenza di Jayawijaya
- jvwiki Kabupatèn Jayawijaya
- mswiki Kabupaten Jayawijaya
- ptwiki Jayawijaya Regency
- ruwiki Джаявиджая
- svwiki Kabupaten Jayawijaya
- zh_min_nanwiki Jayawijaya Koān
- zhwiki 查亚维查亚县