Neidio i'r cynnwys

De Sumatra (Q2271)

Oddi ar Wikidata
province of Indonesia, on the island of Sumatra Saesneg
golygu
Iaith Label Disgrifiad Enwau eraill
default for all languages
Sumatera Selatan
  • Prov. Sumatera Selatan
  • Sumatera Selatan
  • Sumatera - Selatan
  • Sumatra Selatan
Cymraeg
De Sumatra
Ni phenwyd unrhyw ddisgrifiad eto
    Saesneg
    South Sumatra
    province of Indonesia, on the island of Sumatra
    • South Sumatra Province
    • Sumatra Selatan

    Mynegiadau

    4 ffynonellau
    926
    Sumatera Selatan
    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indoneseg)
    Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indoneseg)
    6. Sumatera - Selatan (Indoneseg)
    Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indoneseg)
    Undang-Undang tentang Pemerintahan Sumatra (Indoneseg)
    Pasal 1. Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi (Indoneseg)
    Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Bengkulen, Palembang, Lampong dan Bangka-Biliton (Indoneseg)
    Pasal 5 ayat (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan […] Diumumkan pada tanggal 15 April 1948 (Indoneseg)
    1 ffynhonnell
    Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (1)
    Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan, pada tanggal 4 Juli 1959 (Indoneseg)
    12 Medi 1950
    0 ffynonellau
    Masjid Agung Palembang.jpg
    4,272 × 2,848; 3.57 MB
    Nalatak a Meskita ti Palembang (Ilocaneg)
    someja satełitar in majo (Feniseg)
    0 ffynonellau
    Sumatera Selatan (Mwy nag un iaith)
    3 ffynonellau
    Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (1)
    Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Sumatera - Selatan (Mwy nag un iaith)
    1 ffynhonnell
    Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indoneseg)
    Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indoneseg)
    6. Sumatera - Selatan (Indoneseg)
    Sumatra Selatan (Mwy nag un iaith)
    1 ffynhonnell
    Undang-Undang tentang Pemerintahan Sumatra (Indoneseg)
    Pasal 1. Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi (Indoneseg)
    Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Bengkulen, Palembang, Lampong dan Bangka-Biliton (Indoneseg)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Indoneseg)
    2 ffynonellau
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (1)
    Membentuk Daerah Tingkat I Lampung […] dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No.25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) (Indoneseg)
    Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (1)
    Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Propinsi Sumatera Selatan (Indoneseg)
    2 ffynonellau
    Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (1)
    Membentuk Propinsi Bengkulu […] yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95) (Indoneseg)
    Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indoneseg)
    Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indoneseg)
    Propinsi Sumatera - Selatan (Indoneseg)
    1 ffynhonnell
    Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indoneseg)
    Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indoneseg)
    6. Sumatera - Selatan (Indoneseg)
    Propinsi Sumatra Selatan (Indoneseg)
    1 ffynhonnell
    Undang-Undang tentang Pemerintahan Sumatra (Indoneseg)
    Pasal 1. Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi (Indoneseg)
    Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Bengkulen, Palembang, Lampong dan Bangka-Biliton (Indoneseg)
    Bersatu Teguh (Indoneseg)
    0 ffynonellau
    3 ffynonellau
    Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indoneseg)
    Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indoneseg)
    6. Sumatera - Selatan (Indoneseg)
    Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indoneseg)
    3 ffynonellau
    Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Indoneseg)
    Pasal 2 ayat (2)
    Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang (Indoneseg)
    Pasal 15 Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Indoneseg)
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 2 ayat (1)
    Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Indoneseg)
    Pasal 2 ayat (2)
    Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang (Indoneseg)
    Pasal 15 Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Indoneseg)
    4 ffynonellau
    Peraturan pembentukan daerah propinsi (Indoneseg)
    Daerah Republik Indonesia Serikat, sesudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi atas daerah-daerah propinsi (Indoneseg)
    6. Sumatera - Selatan (Indoneseg)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    34
    SUMATERA SELATAN

    Map

    2°48'S, 103°48'E
    Herman Deru Saesneg
    0 ffynonellau
    2 ffynonellau
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    38
    KAB. BANYUASIN
    2 ffynonellau
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    40
    KAB. EMPAT LAWANG
    3 ffynonellau
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    5. Daerah Tingkat II Lahat (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    36
    KAB. LAHAT
    2 ffynonellau
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    40
    KOTA LUBUK LINGGAU
    3 ffynonellau
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    4. Daerah Tingkat II Muara Enim (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    36
    KAB. MUARA ENIM
    3 ffynonellau
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    1. Daerah Tingkat II Musi-Banyuasin (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    37
    KAB. MUSI BANYUASIN
    3 ffynonellau
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    6. Daerah Tingkat II Musi-Rawas (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    37
    KAB. MUSI RAWAS
    2 ffynonellau
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    39
    KAB. OGAN ILIR
    3 ffynonellau
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    2. Daerah Tingkat II Ogan-komering Ilir (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    35
    KAB. OGAN KOMERING ILIR
    3 ffynonellau
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    3. Daerah Tingkat II Ogan-Komering Ulu (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    34
    KAB. OGAN KOMERING ULU
    2 ffynonellau
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    39
    KAB. OKU SELATAN
    2 ffynonellau
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    38
    KAB. OKU TIMUR
    2 ffynonellau
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    40
    KOTA PAGAR ALAM
    4 ffynonellau
    Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Besar di Propinsi Sumatera-Selatan (Indoneseg)
    Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Besar (Indoneseg)
    1. Palembang, dengan nama Kota Besar Palembang, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera-Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34 (Indoneseg)
    Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1956 (Indoneseg)
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    12. Kotapraja Palembang (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    40
    KOTA PALEMBANG
    2 ffynonellau
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    41
    KOTA PRABUMULIH
    1 ffynhonnell
    Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Besar di Propinsi Sumatera-Selatan (Indoneseg)
    Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Besar (Indoneseg)
    2. Tanjungkarang-Telukbetung, dengan nama Kota Besar Tanjungkarang-Telukbetung (Indoneseg)
    Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1956 (Indoneseg)
    2 ffynonellau
    Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Kecil dengan nama dan batas-batas seperti berikut: (Indoneseg)
    1. Bengkulu, dengan nama Kota Kecil Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Bijblad No.11112 (Indoneseg)
    Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 14 Nopember 1956 (Indoneseg)
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    13. Kotapraja Bengkulu (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    3 ffynonellau
    Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing-masing dibentuk sebagai Kota Kecil dengan nama dan batas-batas seperti berikut: (Indoneseg)
    2, Pangkal Pinang, dengan nama Kota Kecil Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg (Indoneseg)
    Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 14 Nopember 1956 (Indoneseg)
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    14. Kotapraja Pangkalpinang (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indoneseg)
    Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah : (Indoneseg)
    c. Kota Pangkal Pinang (Indoneseg)
    Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indoneseg)
    1 ffynhonnell
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    7. Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    1 ffynhonnell
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    8. Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    1 ffynhonnell
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    9. Daerah Tingkat II Rejang Lebong (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    2 ffynonellau
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    10. Daerah Tingkat II Bangka (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indoneseg)
    Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah : (Indoneseg)
    a. Kabupaten Bangka (Indoneseg)
    Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indoneseg)
    2 ffynonellau
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (2)
    Daerah Tingkat I Sumatera Selatan […] wilayahnya meliputi: (Indoneseg)
    11. Daerah Tingkat II Belitung (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indoneseg)
    Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah : (Indoneseg)
    b. Kabupaten Belitung (Indoneseg)
    Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indoneseg)
    28 metr
    0 ffynonellau
    0 ffynonellau
    0 ffynonellau
    0 ffynonellau
    Col Saesneg
    0 ffynonellau
    Rejang Saesneg
    0 ffynonellau
    Haji Saesneg
    0 ffynonellau
    Pekal Saesneg
    0 ffynonellau
    0 ffynonellau
    0 ffynonellau
    Central Malay Saesneg
    0 ffynonellau
    Komering Saesneg
    0 ffynonellau
    Musi Saesneg
    0 ffynonellau
    Rawas Saesneg
    0 ffynonellau
    1 ffynhonnell
    Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah UU No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (1)
    Membentuk Daerah Tingkat I Lampung […] dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No.25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) (Indoneseg)
    Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indoneseg)
    1 ffynhonnell
    Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Indoneseg)
    Pasal 1 ayat (1)
    Membentuk Propinsi Bengkulu […] yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95) (Indoneseg)
    Pasal 15 Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Indoneseg)
    1 ffynhonnell
    Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Indoneseg)
    Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan (Indoneseg)
    Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2000 (Indoneseg)
    91,592 cilometr sgwâr
    30111 - 32388
    0 ffynonellau
    location map Saesneg
    0 ffynonellau
    0 ffynonellau
    0 ffynonellau
    South Sumatra banner.jpg
    1,024 × 149; 78 KB
    0 ffynonellau
    BG
    0 ffynonellau
    South Sumatra
    0 ffynonellau
    0 ffynonellau

    Identifiers

    Jižní Sumatra (Indonésie : provincie)
    2--59816
    0 ffynonellau
    0 ffynonellau
    16
    2 ffynonellau
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indoneseg)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    34
    SUMATERA SELATAN
    Sumatera Selatan
    1 ffynhonnell
    0 ffynonellau
    ID.SL
    0 ffynonellau
    1 ffynhonnell
    9 Gorffennaf 2020
     
    golygu
    golygu
      golygu
        golygu
          golygu
            golygu
              golygu
              golygu
                golygu