Jump to content

Gorontalo (Q14521)

From Wikidata
regency in Gorontalo Province, Indonesia
  • Gorontalo Regency
edit
Language Label Description Also known as
default for all languages
Gorontalo
  • Gorontalo
  • Kab. Gorontalo
English
Gorontalo
regency in Gorontalo Province, Indonesia
  • Gorontalo Regency

Statements

3 references
3326
Kabupaten Gorontalo
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Provinsi Gorontalo berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
1. Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
2 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] sehingga wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Gorontalo (multiple languages)
4 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
KAB. GORONTALO
Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
0 references
22 December 2000
4 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Provinsi Gorontalo berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
1. Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal saat diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
KAB. GORONTALO
22 December 2000
1 January 1964
3 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Provinsi Gorontalo berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
1. Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal saat diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000 (Indonesian)
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] sehingga wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 reference
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] sehingga wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)

Map

0°34'22.08"N, 122°14'1.32"E
0 references
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Batudaa Pantai
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Boliyohuto
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Bongomeme
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Limboto Barat
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Mootilango
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Pulubala
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Telaga Biru
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Tolangohula
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kecamatan Paguyaman (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
b. Kecamatan Tilamuta (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kecamatan Paguat (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
d. Kecamatan Marisa (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
e. Kecamatan Popayato (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
25 February 2003
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas: (Indonesian)
a. Kecamatan Tapa (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
25 February 2003
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas: (Indonesian)
b. Kecamatan Kabila (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
25 February 2003
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas: (Indonesian)
c. Kecamatan Suwawa (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
25 February 2003
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas: (Indonesian)
d. Kecamatan Bone Pantai (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Atinggola (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Atiangola
Menjadi wil. Kab. Gorontalo Utara, UU No. 11/2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Kwandang (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Kwandang
Menjadi wil. Kab. Gorontalo Utara, UU No. 11/2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Anggrek (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Menjadi wil. Kab. Gorontalo Utara, UU No. 11/2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Sumalata (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Sumalata
Menjadi wil. Kab. Gorontalo Utara, UU No. 11/2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Tolinggula (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Tolinggula
Menjadi wil. Kab. Gorontalo Utara, UU No. 11/2007 (Indonesian)
865 metre
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Gorontalo Regency
0 references

Identifiers

75.01
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
KAB. GORONTALO
Kabupaten Gorontalo
0 references
 
edit
    edit
      edit
        edit
          edit
            edit
              edit
                edit