Gorontalo (Q14521)
Appearance
regency in Gorontalo Province, Indonesia
- Gorontalo Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Gorontalo |
|
|
| English | Gorontalo |
regency in Gorontalo Province, Indonesia |
|
Statements
3 references
3326
Kabupaten Gorontalo
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Provinsi Gorontalo berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
1. Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Daerah Tingkat II
2 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] sehingga wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Gorontalo (multiple languages)
4 references
3326
Kabupaten Gorontalo
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
KAB. GORONTALO
Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
1 reference
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
22 December 2000
4 references
3326
Kabupaten Gorontalo
Gorontalo
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Provinsi Gorontalo berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
1. Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal saat diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
KAB. GORONTALO
22 December 2000
1 January 1964
3 references
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Provinsi Gorontalo berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
1. Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal saat diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000 (Indonesian)
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] sehingga wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 January 1964
1 reference
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menjadi Undang-Undang (Indonesian)
Pasal 1 ayat (2)
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah […] diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara […] sehingga wilayahnya meliputi: (Indonesian)
4. Daerah Tingkat II Gorontalo (Indonesian)
Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964 (Indonesian)
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Batudaa
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Batudaa Pantai
1 reference
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Boliyohuto
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Bongomeme
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Limboto
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Limboto Barat
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Mootilango
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Pulubala
1 reference
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Telaga
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Telaga Biru
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Tibawa
1 reference
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Tolangohula
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kecamatan Paguyaman (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
b. Kecamatan Tilamuta (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kecamatan Paguat (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
d. Kecamatan Marisa (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
e. Kecamatan Popayato (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas: (Indonesian)
a. Kecamatan Tapa (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas: (Indonesian)
b. Kecamatan Kabila (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas: (Indonesian)
c. Kecamatan Suwawa (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
25 February 2003
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas: (Indonesian)
d. Kecamatan Bone Pantai (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Atinggola (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Atiangola
Menjadi wil. Kab. Gorontalo Utara, UU No. 11/2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Kwandang (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Kwandang
Menjadi wil. Kab. Gorontalo Utara, UU No. 11/2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Anggrek (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Anggrek
Menjadi wil. Kab. Gorontalo Utara, UU No. 11/2007 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Sumalata (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
Sumalata
Menjadi wil. Kab. Gorontalo Utara, UU No. 11/2007 (Indonesian)
2 January 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Tolinggula (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
166
Tolinggula
Menjadi wil. Kab. Gorontalo Utara, UU No. 11/2007 (Indonesian)
865 metre
0 references
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2007 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
25 February 2003
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo (Indonesian)
Pasal 20 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
1,750.83 square kilometre
1 reference
7502
1 reference
Gorontalo Regency
0 references
Identifiers
75.01
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
165
KAB. GORONTALO
Sitelinks
Wikipedia(16 entries)
- banwiki Kabupatén Gorontalo
- bewwiki Gorontalo Kabupatèn
- cebwiki Kabupaten Gorontalo
- dewiki Gorontalo (Regierungsbezirk)
- enwiki Gorontalo Regency
- gorwiki Kabupaten Gorontalo
- idwiki Kabupaten Gorontalo
- itwiki Reggenza di Gorontalo
- jawiki ゴロンタロ県
- jvwiki Kabupatèn Gorontalo
- madwiki Kabupaten Gorontalo
- mswiki Kabupaten Gorontalo
- simplewiki Gorontalo Regency
- svwiki Kabupaten Gorontalo
- zh_min_nanwiki Gorontalo Koān
- zhwiki 哥伦打洛县
