Bulungan (Q14404)
regency in North Kalimantan Province, Indonesia
- Bulungan Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Bulungan |
|
|
| English | Bulungan |
regency in North Kalimantan Province, Indonesia |
|
Statements
3 references
2823
Kabupaten Bulungan
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Bulungan (Indonesian)
7 January 1953
1 reference
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
Pasal 1 II
3. Swapraja Bulongan yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 3. Daerah Istimewa Bulongan (Indonesian)
Pasal 58 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953 (Indonesian)
Daerah Tingkat II
1 reference
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
Pasal 2
d. Daerah-daerah Tingkat II : Kutai, Berau, Bulongan, dan Pasir, Kotapraja Balikpapan dan Samarinda termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
Bulungan (multiple languages)
3 references
2823
Kabupaten Bulungan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
KAB. BULUNGAN
Bulongan (multiple languages)
2 references
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
Pasal 1 II
3. Swapraja Bulongan yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 3. Daerah Istimewa Bulongan (Indonesian)
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
Pasal 2
d. Daerah-daerah Tingkat II : Kutai, Berau, Bulongan, dan Pasir, Kotapraja Balikpapan dan Samarinda termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Indonesian)
Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan (Indonesian)
3 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Pemerintah Kota Administratif Tarakan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan (Indonesian)
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (2)
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan tetap berkedudukan di Tanjung Selor (Indonesian)
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan (Indonesian)
Daerah Istimewa Bulongan (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
Pasal 1 II
3. Swapraja Bulongan yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 3. Daerah Istimewa Bulongan (Indonesian)
Daerah Tingkat II Bulongan (Indonesian)
1 reference
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
Pasal 2
d. Daerah-daerah Tingkat II : Kutai, Berau, Bulongan, dan Pasir, Kotapraja Balikpapan dan Samarinda termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
3 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (2)
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan tetap berkedudukan di Tanjung Selor (Indonesian)
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Pemerintah Daerah : (Indonesian)
21. Daerah Tingkat II Bulongan berkedudukan di Tanjung Selor (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Pemerintah Daerah : (Indonesian)
21. Daerah Tingkat II Bulongan berkedudukan di Tanjung Selor (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
17 November 2012
3 references
2823
Kabupaten Bulungan
Kalimantan Utara
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Bulungan (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
17 November 2012
3 references
Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Indonesian)
Pasal 2
d. Daerah-daerah Tingkat II : Kutai, Berau, Bulongan, dan Pasir, Kotapraja Balikpapan dan Samarinda termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Indonesian)
Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Bulungan (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
KAB. BULUNGAN
1 reference
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan (Indonesian)
Pasal 1 II
3. Swapraja Bulongan yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan (Indonesian)
dibentuk menjadi daerah […] 3. Daerah Istimewa Bulongan (Indonesian)
3°0'0.000"N, 117°10'0.012"E
0 references
125,870
2015
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Tanjung Palas
2 references
2823
Tanjung Palas Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Tanjung Palas Timur
2 references
2824
Tanjung Palas Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Tanjung Palas Tengah
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Peso Ilir
3 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan (Indonesian)
Pasal 7
Sisa desa yang berasal dari Kecamatan Tarakan dibentuk menjadi 1 (satu) Kecamatan Baru di lingkungan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulongan, yaitu kecamatan Bunyu (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Bunyu
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Sekatak
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Peso
2 references
2823
Tanjung Palas Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Tanjung Palas Barat
2 references
2823
Tanjung Palas Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Tanjung Palas Utara
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Tanjung Selor
1 reference
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan (Indonesian)
Pasal 11 ayat (1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Tarakan sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1938 Nomor 352 dihapuskan (Indonesian)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1981 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Nunukan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kecamatan Sebatik (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Nunukan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
b. Kecamatan Nunukan (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Nunukan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kecamatan Sembakung (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Nunukan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
d. Kecamatan Lumbis (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Nunukan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
e. Kecamatan Krayan (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 4
Kabupaten Malinau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kecamatan Mentarang (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 4
Kabupaten Malinau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
b. Kecamatan Malinau (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 4
Kabupaten Malinau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kecamatan Pujungan (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 4
Kabupaten Malinau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
d. Kecamatan Kayan Hilir (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 4
Kabupaten Malinau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
e. Kecamatan Kayan Hulu (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tana Tidung berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Sesayap (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Sesayap
Menjadi wil. Kab. Tana Tidung (Indonesian)
10 August 2007
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tana Tidung berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Sesayap Hilir (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Sesayap Hilir
Menjadi wil. Kab. Bulungan (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tana Tidung berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Tana Lia (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
Tana Lia
Menjadi wil Kab. Tana Tidung (Indonesian)
187 metre
0 references
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Nunukan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
4 October 1999
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Indonesian)
Pasal 4
Kabupaten Malinau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan (Indonesian)
Pasal 24 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
10 August 2007
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Tana Tidung berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal (Indonesian)
13,925.72±0.01 square kilometre
1 reference
6502
1 reference
Identifiers
65.01
64.04
1 reference
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
140
KAB. BULUNGAN
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(17 entries)
- banwiki Kabupatén Bulungan
- bbcwiki Kabupaten Bulungan
- bewwiki Kabupatèn Bulungan
- cebwiki Kabupaten Bulungan
- dewiki Bulungan (Regierungsbezirk)
- enwiki Bulungan Regency
- eswiki Regencia de Bulungan
- frwiki Kabupaten de Bulungan
- idwiki Kabupaten Bulungan
- itwiki Reggenza di Bulungan
- jvwiki Kabupatèn Bulungan
- mswiki Kabupaten Bulungan
- nlwiki Bulungan (regentschap)
- plwiki Bulungan (kabupaten)
- svwiki Kabupaten Bulungan
- zh_min_nanwiki Bulungan Koān
- zhwiki 布隆岸县