Belu (Q14133)
Appearance
regency in East Nusa Tenggara Province, Indonesia
- Belu Regency
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Belu |
|
|
| English | Belu |
regency in East Nusa Tenggara Province, Indonesia |
|
Statements
2 references
2373
Kabupaten Belu
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Belu (multiple languages)
3 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
KAB. BELU
1 reference
Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Tempat kedudukan Pemerintah Daerah (Indonesian)
25. Daerah tingkat II Belu di Atambua (Indonesian)
Pasal 15. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958 (Indonesian)
3 references
2373
Kabupaten Belu
Nusa Tenggara Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
KAB. BELU
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Atambua Barat
2 references
2380
Atambua Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Atambua Selatan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
Kakuluk Mesak
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Kota Atambua
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
Lamaknen
2 references
2379
Lamaknen Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Lamaknen Selatan
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Lasiolat
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Nanaet Duabesi
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
Raihat
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Raimanuk
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
Tasifeto Barat
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
TasifetoTimur
11 January 2013
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
a. Kecamatan Malaka Tengah (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
Malaka Tengah
11 January 2013
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
b. Kecamatan Malaka Barat (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Malaka Barat
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
c. Kecamatan Wewiku (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Wewiku
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
d. Kecamatan Weliman (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Weliman
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
e. Kecamatan Rinhat (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Rinhat
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
f. Kecamatan Io Kufeu (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Io Kufeu
11 January 2013
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
g. Kecamatan Sasitamean (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
Sasitamean
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
h. Kecamatan Laenmanen (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Laen Manen
11 January 2013
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
i. Kecamatan Malaka Timur (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
Malaka Timur
11 January 2013
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
j. Kecamatan Kobalima Timur (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Kobalima Timur
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
k. Kecamatan Kobalima (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
Kobalima
11 January 2013
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu yang terdiri atas cakupan wilayah: (Indonesian)
l. Kecamatan Botin Leobele (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
120
Botin Leo Bele
321 metre
0 references
11 January 2013
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013 (Indonesian)
1,284.94 square kilometre
1 reference
5306
1 reference
Identifiers
53.04
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
119
KAB. BELU
1 reference
Sitelinks
Wikipedia(16 entries)
- banwiki Kabupatén Bélu
- bewwiki Kabupatèn Bélu
- cebwiki Kabupaten Belu
- dewiki Belu (Regierungsbezirk)
- enwiki Belu Regency
- frwiki Kabupaten de Belu
- idwiki Kabupaten Belu
- itwiki Reggenza di Belu
- jvwiki Kabupatèn Belu
- mswiki Kabupaten Belu
- nlwiki Belu (regentschap)
- ruwiki Белу (округ)
- simplewiki Belu Regency
- svwiki Kabupaten Belu
- zh_min_nanwiki Belu Koān
- zhwiki 贝卢县
